Peraturan Menteri Nomor 05 Tahun 2010 tentang PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DI BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

PERMEN Nomor 05 Tahun 2010

Pasal 1

Mendelegasikan wewenang pemberian izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral dalam rangka pelayanan terpadu satu pintu di bidang penanaman modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi.

Pasal 2

Koreksi

(1) Kewenangan yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas : a. Izin Usaha di bidang energi dan sumber daya mineral yang didalamnya terdapat modal asing. b. Izin Usaha di bidang energi dan sumber daya mineral yang masih menjadi kewenangan Pemerintah. (2) Izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Pemberian izin usaha di bidang energi dan sumber daya mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 4

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan dan peraturan perundang-undangan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Pasal 5

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam melaksanakan pemberian izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib : a. menyampaikan tembusan atas izin usaha yang dikeluarkan kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan sumber daya mineral; b. menyampaikan laporan paling sedikit sekali dalam setahun kepada Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 6

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DARWIN ZAHEDY SALEH Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Januari 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR LAMPIRAN PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR : 05 Tahun 2010 TANGGAL : 29 Januari 2010 A. Bidang Usaha Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi : 1. Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan 3. Pemberian persetujuan perubahan penanaman modal 4. Pemberian persetujuan perubahan pemegang saham 5. Pemberian persetujuan perubahan investasi dan pembiayaan 6. Pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar perusahaan 7. Pemberian persetujuan perubahan direksi dan komisaris Khusus untuk angka 2 sampai dengan angka 7, persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral B. Bidang Usaha Ketenagalistrikan : 1. Untuk Kepentingan Umum : Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. Untuk Kepentingan Sendiri : a. Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas b. Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan c. Izin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri yang Lintas Provinsi *) C. Bidang Usaha Jasa Pertambangan Mineral, Batubara dan Panas Bumi : 1. Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan 3. Izin Usaha Tetap dalam rangka penanaman modal asing *) D. Bidang Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas Bumi : 1. Pemberian Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas 2. Surat Persetujuan Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan 3. Izin Usaha Tetap dalam rangka penanaman modal asing *) *) Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, DARWIN ZAHEDY SALEH