PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

PERDA Nomor 9 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Barat; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam priode tahun anggaran berkenaan. 10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 11. Dana Transfer khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun non fisik yang merupakan urusan Daerah. 12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah . 13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 19. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang membuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. 21. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan APBD. 22. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan Satun Kerja Perangkat Daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. 23. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber dana manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 24. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 25. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsi keluaran dari kegiatan dalam 1 (satu) program. 26. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. 27. Kinerja adalah keluaran/hasil dari program/kegiatan yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 28. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 29. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 30. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah. 31. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistim yang diterapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit Satuan Kerja Perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD.

Pasal 4

Koreksi

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari: a. Pajak Daerah 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 1.821.253.993.000,- Rp. 113.382.661.000,- Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan …………….Rp. 1.934.636.654.000,- b. Retribusi Daerah 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 25.730.000.112,- Rp. 17.110.283.900,- Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan …………Rp. 8.619.716.212,- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula.................... 2) Bertambah............. Rp. 103.400.743.927,- Rp. 00,- Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan.....................................Rp. 103.400.743.927,- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 1) Semula.................... 2) Bertambah.............. Rp. 383.538.020.212,- Rp. 39.313.860.447,- Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan........................................................Rp. 422.851.880.659,- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari: a. Pendapatan transfer pemerintah pusat 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 4.153.832.129.509,- Rp. 69.621.272.809,- Jumlah Pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan.......................................................Rp. 4.084.210.856.700,- b. Pendapatan transfer antar daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 5.199.600.000,- Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan......................................................Rp. 5.199.600.000,- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari: a. Pendapatan Hibah 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 92.369.467.978,- Rp. 1.025.754.616,- Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan ……..…….Rp. 93.395.222.594,- b. Dana Darurat 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah dana darurat setelah perubahan ……..……..…Rp. 00,- a. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan ....Rp. 00,-

Pasal 6

Koreksi

(1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas: a. Belanja Pegawai 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 2.163.633.349.038,- Rp. 10.256.703.627,- Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan …………..Rp. 2.153.376.645.411,- b. Belanja Barang dan Jasa 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 1.934.699.642.636,- Rp. 23.454.114.600,- Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan .Rp. 1.911.245.528.036,- c. Belanja Bunga 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan ..................Rp. 00,- d. Belanja Subsidi 1) Semula........................ 2) Berkurang.................. Rp. 6.900.000.000,- Rp. 3.400.000.000,- Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan ………….…Rp. 3.500.000.000,- e. Belanja Hibah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 874.783.554.050,- Rp. 9.118.631.300,- Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan …………..…Rp. 883.902.185.350,- f. Belanja Bantuan Sosial 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan......Rp. 00,- (2) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas: a. Belanja Modal Tanah 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 5.471.819.361,- Rp. 4.122.559.411,- Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan ….…Rp. 9.594.378.772,- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 197.868.657.141,- Rp. 40.863.653.351,- Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan …………………………………………….Rp. 157.005.003.790,- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 1) Semula..................... 2) Bertambah............... Rp. 258.548.824.709,- Rp. 61.211.055.780,- Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan ......................................................Rp. 319.759.880.489,- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 1) Semula..................... 2) Berkurang.................. Rp. 371.540.819.954,- Rp. 22.979.244.515,- Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan ……………………………………Rp. 348.561.575.439,- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 1) Semula......................... 2) Berkurang................... Rp. 3.483.025.000,- Rp. 2.342.770.000,- Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan …………………………………………….Rp. 1.140.255.000,- f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Modal Aset Tidak Berwujud setelah perubahan .......................................................Rp. 00,- (3) Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu: a. Semula......................... b. Bertambah................... Rp. 50.000.000.000,- Rp. 57.000.000.000,- Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan .........Rp. 107.000.000.000,- (4) Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas: a. Belanja Bagi Hasil 1) Semula........................ 2) Bertambah.................. Rp. 873.266.359.900,- Rp. 89.834.583.162,- Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan ………..Rp. 963.100.943.062,- b. Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 39.928.302.949,- Rp. 00,- Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan …………………………………………….Rp. 39.928.302.949,-

Pasal 8

Koreksi

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 220.000.000.000,- Rp. 40.850.024.206,- Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan …….………Rp. 260.850.024.206,- b. Pencairan Dana Cadangan 1) Semula..................... 2) Bertambah............... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan ....................................................Rp. 00,- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 1) Semula..................... 2) Bertambah.................. Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan ………………………..…Rp. 00,- d. Penerimaan Pinjaman Daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan ………………………….………………Rp. 00,- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan ....................................................Rp. 00,- f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan kententuan Peraturan Perundang-undangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Penerimaan Pembiayaan Lainnya sesuai dengan kententuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan .......................................................Rp. 00,- (2) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalm Pasal 7 huruf b, terdiri atas: a. Pembentukan Dana Cadangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan ……………………………………….……Rp. 00,- b. Penyertaan Modal Daerah 1) Semula..................... 2) Berkurang............... Rp. 20.000.000.000,- Rp. 4.950.000.000,- Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan .......................................................Rp. 15.050.000.000,- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo 1) Semula..................... 2) Bertambah.................. Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo setelah perubahan ………………………..…Rp. 00,- d. Pemberian Pinjaman Daerah 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah perubahan ………..……………………………………Rp. 00,- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 1) Semula......................... 2) Bertambah................... Rp. 00,- Rp. 00,- Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan setelah perubahan ........................................................Rp. 00,-

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12