PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara. 2. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara. 3. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewen€ulg, tugas dan kewqiiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah; 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaa-n kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 10. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat seperti rukun tetangga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, karalg taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 13. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 14. Lembaga Penyelenggara Pemerintah adalah Lembaga Negara yang menjalankan fungsi Eksekitif, Legislative atau Yudikatif dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan Penyelenggara Negara. 15. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 16. Pengawasan kinerja Kepala Desa adalah proses monitoring dan evaluasi BPD terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa. 17. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa yang selanjutnya di singkat LKPPD atau yang disebut dengan nama lain adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran. 18. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa menyepakati hal yang bersifat strategis.

BAB II

KEDUDUKAN, WEWENANG, TUGAS DAN FUNGSI Bagran Kesatu Kedudukan

Pasal 2

Koreksi

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang melaksanalan Pemerintahan Desa. fungsi

Pasal 3

Koreksi

(1) BPD berwenang untuk: a. mengadakan pertemuan dengan mayarakat untuk mendapatkan aspirasi; b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis; c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa; e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik; h. menyusun peraturan tata tertib BPD; i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidentil kepada Bupati melalui Camat; j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa; k. mengelola biaya operasional BPD; l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (2t Ketentuan lebih Peraturan Bupati. lanjut mengenai kewenangan BPD diatur dengan

Pasal 4

Tugas BPD: a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; c. menggali aspirasi masyarakat; d. menampung aspirasi masyarakat; e. mengelola aspirasi masyarakat; f. menyalurkan aspirasi masyarakat; g. menyelenggarakan musyawarah BPD; h. menyelenggarakan musyawarah Desa; i. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; j. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; k. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 1. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; m. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan n, melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagran Keempat Fungsi

Pasal 5

Fungsi BPD: a. membahas dan menyepakati r€rnc€rngtrn Peraturan Desa bersama Kepa1a Desa; b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 6

Koreksi

BPD mempunyai hak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelalsanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBDesa.

Pasal 7

Koreksi

Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peratural Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/ atau pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. mendapat tunjangan dari APBDesa.

Pasal 8

Anggota BPD wajib: a. memeg€rng teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun L945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka T\rnggal lka; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa; c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/ atau golongan; d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; e. menjaga norma dan etjka dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta mempelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasal 9

(1) BPD wajib: a. menyampaikan laporan kinerja kepada masyarakat atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran; b. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling sedikit 1 (satu) tahun pada saat berakhir tahun anggaran; c. menatausahakan administrasi BPD; dan d. memperhatikan kondisi kearifan lokal. (21 Laporan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada Kepala Desa, Forum Musyawarah Desa dan Camat untuk disampaikan kepada Bupati melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban BPD diatur dengan Peraturan Bupati. i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; dan j. merangkap jabatan pada Lembaga yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Bagran Keempat Cuti

Pasal 11

(1) Anggota BPD dapat diberikan cuti terdiri atas: a. cuti sakit; b. cuti bersama; dan c. cuti melahirkan. (21 Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan dengan ketentuan: a. sakit lebih dari 1 (satu) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keterangan dokter; b. sakit lebih dari 14 (empat belas) hari dengan melampirkan surat keteralgan dokter yang berisi perlunya cuti diberikan, lamanya cuti, dan keterangan lain yang diperlukan, mendapatkan cuti sakit paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang lagi paling lama 3 (tiga) bulan; c. mengalami gugur kandungan dengan usia kandungan kurang dari 3 (tiga) bulan mendapatkan cuti sakit paling lama 1 (satu) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan; d. mengalami gugur kandungan dengan usia kandungan lebih dari 3 (tiga) bulan mendapatkan cuti sakit paling lama 1,5 (satu koma lima) bulan dengan melampirkan surat keterangan dokter/bidan; atau e. mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya yang perlu mendapatkan perawatan, mendapatkan cuti sakit sampai yang bersangkutan sembuh dari penyakitnya dengan melampirkan surat keterangan dokter. (3) Cuti bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan kepada Anggota BPD sesuai dengan ketentuan pemberian Cuti bersama Aparatur Pemerintah Desa. (4) Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan untuk kelahiran anak pertama sampai dengan kelahiran anak ketiga pada saat menjadi Anggota BPD paling lama 3 (tiga) bulan. (5) Selama menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota BPD yang bersangkutan tetap mendapatkan Tunjangan BPD. (6) Ketentuan lebih lanjut terkait pemberian cuti diatur dalam Peraturan Bupati. BAB TV PENGISIAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

BAB Ketiga

l,arangan Pasa1 10 Anggota BPD dilarang:

Pasal 9

Koreksi

Pasal 11

BAB Kesatu

Anggota BPD

Pasal 12

Koreksi

(1) Persyaratan calon anggota BPD meliputi: a. warga negara Republik INDONESIA b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankal dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhineka Tunggal lka; d. berusia minimal 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; e. berpendidikan minimal tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; f. bukan sebagai Perangkat Desa; g. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; h. bertempat tinggal di wilayah pemilihan; i. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; j. bagr pegawai negeri sipil, tenaga honorer dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja harus mendapat lzin dari pejabat pembina kepegawaian; k. sehat jasmani dan rohani; 1. berkelakuan baik, jujur dan adil; m. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; n. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan o. tidak pernah menjadi Anggota BPD selama 3 (tiga) periode. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Persyaratan calon anggota BPD diatur dengan Peraturan bupati. Paragral 2 Mekanisme Pengisian Anggota BPD

Pasal 13

(l) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secErra langsung atau musyawarah perwakilan. (21 Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 1 1 (sebelas) orang yang terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. (4) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (21 merupakan wakil dari wilayah pemilihan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pengisian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB 1

Persyaratan Menjadi Anggota BPD

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

(1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (21 Jumlah anggota BPD setiap Desa berdasarkan jumlah penduduk sebagai berikut: a. penduduk berjumlah sampai dengan 20O0 (dua ribu) jiwa, anggota BPD sebanyak 5 (lima) orang; b. penduduk berjumlah 20O1 (dua ribu satu) sampai dengan 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 7 (tujuh) orang; dan c. penduduk lebih dari 3500 (tiga ribu lima ratus) jiwa, anggota BPD sebanyak 9 (sembilan) orang.

BAB 5

Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 16

Koreksi

(1) Pada saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), Anggota dan/ atau Pimpinan BPD yang bersangkutan bersumpah didampingi rohaniawan sesuai agama dan/atau kepercayaan masing-masing dipandu Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk dihadapan pemuka masyarakat Desa yang bersangkutan serta undangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (21 Setelah pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengucapan sumpah/janji anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. (21 Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Sagian Kedua Pemberhentian Anggota BPD

Pasal 18

(1) Anggota BPD berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; dan/atau c. diberhentikan. (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: a. berakhir masa keanggotaan; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; d. tidak melaksanakan kewqjiban; e. melanggar larangan sebagai anggota BPD; f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD; g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut- turut tanpa alasan yang sah; i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa; j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa, calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRD, calon Kepala Daerah dan lembaga penyelenggara pemerintah. t3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mekanisme pemberhentian anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

SUSUNAN KELEMBAGAAN, PERATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA BPD Bagran Kesatu

Pasal 20

Koreksi

(1) Kelembagaan BPD terdiri atas: a. pimpinan BPD; dan b. bidang. 12) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua; b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan c. 1 (satu) orang sekretaris. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa. (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh ketua bidang. (5) Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD. (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat minimal 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD.

Pasal 21

(1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. (2) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. Pasal22 Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 memuat pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja BPD ditetapkan dengan Peraturan BPD.

Pasal 23

(1) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling sedikit memuat: a. keanggotaan dan kelembagaan BPD; b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD; c. waktu musyawarah BPD; -l+- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; e. tata cara musyawarah BPD; f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan g. pembuatan berita acara musyawarah BPD. {2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; dan d. daftar hadir anggota BPD. (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu. (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a, tata cara pembahas€rn r€rnc€rngan Peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. (6) Pengaturan mengenai penJrusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi: a. pen5rusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatangan€rn berita acara; dan e. penyampaian berita acara.

Pasal 24

(1) Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. (2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, MENETAPKAN peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. (3) BPD menyelenggarakan musyawarah BPD dengan mekanisme, sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit I,2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 25

(l) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. (2) Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Ha1 yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pad a ayat (21 meliputi: a. penataan Desa; b. perencanaan Desa; c. keda sama Desa; d. rencana investasi yang masuk ke Desa; e. pembentukan BUMDesa; f, penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan g. kejadian luar biasa. (41 Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. tokoh adat; b. tokoh agama; c. tokoh masyarakat; d. tokoh pemuda; e. tokoh pendidikan; f. perwakilan kelompok tani; g. perwakilan kelompok nelayan; h. perwalilan kelompok perajin; i. perwakilan kelompok perempu€rn; j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan k. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan. (5) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. (6) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB Kedua

Peraturan Tata Tertib dan Mekanisme Keda BPD

Pasal 21

Koreksi

Pasal 23

Koreksi

BAB Ketiga

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Pasal 24

Koreksi

Pasal 25

BAB VIII

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Pasal 27

Koreksi

(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa. (21 tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan b. tunjangan lainnya. (3) Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a merupakan tunjangan kedudukan. (4) tunjangan kedudukan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. (5) tunjangan lainnya sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tunjangan kinerja. (6) tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. (71 tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersumber dari Pendapatan Asli Desa. (8) tunjangan pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan dalam APBDesa. (9) ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 28

(1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan Desa yang dikelola oleh bendahara Desa. (21 Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa. (3) Pertanggungjawaban keuangan BPD disampaikan dalam laporan hasil kerja BPD yang selanjutnya menjadi bagian dari Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban APBDesa. (41 Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

(1) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Anggota BPD dapat diberikan tunjangan hari raya yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa. (21 Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Anggota BPD sesuai ketentuan pemberian Tunjangan hari raya kepada Aparatur Pemerintah Desa. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan hari raya bagi Anggota BPD diatur dengan Peraturan Bupati. BAB Ix TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MEI{YALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 31

(1) Dalam rangka menggali aspirasi masyarakat, paling sedikit I (satu) tahun sekali BPD meminta masukan dari masyarakat mengenai usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (21 Usulan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa selanjutnya ditindaklanjuti BPD bersama Pemerintah Desa.

Pasal 32

(1) BPD menampung dan menghimpun laporan dari masyarakat baik berbentuk lisan atau tulisan yang berupa pengaduan dan/ atau aspirasi masyarakat lainnya terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (21 Laporan dari masyarakat tersebut ditindaklanjuti, dan pemberian keterangan/jawaban kepada masyarakat sudah harus disampaikan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah laporan tersebut diterima oleh BPD. (3) Pelaksanaan kegiatan mencrmpung aspirasi masyarakat dilakukan di sekretariat BPD. (41 Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayal (1) diadministrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pasal 30

(1) Anggota BPD diberikan Jaminan Sosial Ketenagalerjaan. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pembayaran dan pembebanan iuran jaminan sosial mengacu pada Peraturan Bupati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cana menggali dan menampung aspirasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32 diatur dengan Tata Tertib BPD.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 3

Pasal 14

Pasal 15

BAB 4

Pasal 15

Pasal 16

BAB 5

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB 6

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kedua

Pasal 21

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 30

Pasal 33

BAB X

Pasal 34

BAB XI

Pasal 35

BAB XII

Pasal 36