PERBAN

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring

PERBAN Nomor 30 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan Secara Daring (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2024 Nomor 449) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Peredaran Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, atau Pangan Olahan secara daring dalam Peraturan Badan ini dikecualikan untuk Penyerahan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, atau PKMK yang dilaksanakan melalui Sistem Elektronik secara langsung dan terbatas pada penggunaan internal untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diedarkan secara daring wajib: a. memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, mutu, gizi, label, penandaan, promosi, dan/atau iklan; dan b. memiliki Izin Edar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 28A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Badan ini tidak menghilangkan ketentuan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2025 KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN, Œ TARUNA IKRAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж

Pasal I

Koreksi

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 28A

Pengenaan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Badan ini tidak menghilangkan ketentuan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.