Langsung ke konten utama
Langsung ke konten utama
Kembali ke Jelajahi

Undang-Undang (UU)

1.867 peraturan

UU Nomor 3 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN

Berlaku

UU Nomor 21 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang PERUBAHAN UU 11-1966 TENTANG KETENTUAN POKOK PERS SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU 4-1967

Berlaku

UU Nomor 20 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA RI

Berlaku

UU Nomor 2 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1982 tentang PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI MISI KHUSUS (CONVENTION ON SPECIAL MISSION, NEW YORK, 1969)

Berlaku

UU Nomor 19 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGGARA DI KENDARI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI UJUNG PANDANG

Berlaku

UU Nomor 18 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH DI PALU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI MANADO

Berlaku

UU Nomor 17 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TIMUR DI SAMARINDA DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BANJARMASIN

Berlaku

UU Nomor 16 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN NUSA TENGGARA BARAT DI MATARAM DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI DENPASAR

Berlaku

UU Nomor 15 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU DI BENGKULU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TANJUNGKARANG

Berlaku

UU Nomor 14 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI JAMBI DI JAMBI DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PALEMBANG

Berlaku

UU Nomor 13 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1982 tentang PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI RIAU DI PEKANBARU DAN PERUBAHAN WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI PADANG

Berlaku

UU Nomor 12 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1982 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1978/1979

Berlaku

UU Nomor 11 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1982 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1977/1978

Berlaku

UU Nomor 10 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1982 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1976/1977

Berlaku

UU Nomor 1 Tahun 1982

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 tentang PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN DIPLOMATIK BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON DIPLOMATIC RELATIONS CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY, 1961) DAN PENGESAHAN KONVENSI WINA MENGENAI HUBUNGAN KONSULER BESERTA PROTOKOL OPSIONALNYA MENGENAI HAL MEMPEROLEH KEWARGANEGARAAN (VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATION AND OPTIONAL PROTOCOL TO THE VIENNA CONVENTION ON CONSULAR RELATION CONCERNING ACQUISITION OF NATIONALITY,1963)

Berlaku

UU Nomor 8 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HUKUM ACARA PIDANA

Berlaku

UU Nomor 7 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN

Berlaku

UU Nomor 6 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang PENGESAHAN KONVENSI INTERNASIONAL MENGENAI PEMBERANTASAN UANG PALSU BESERTA PROTOKOL (INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF COUNTERFEITING CURRENCY AND PROTOCOL, GENEVE 1929)

Berlaku

UU Nomor 5 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1973/1974

Berlaku

UU Nomor 4 Tahun 1981

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1981 tentang PERHITUNGAN ANGGARAN NEGARA TAHUN 1972/1973

Berlaku