Koreksi Pasal 13

(1) Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam: a. MENETAPKAN kebijakan daerah; b. memfasilitasi terlaksananya pedoman meliputi norma, standar, prosedur, dan kriteria; c. memberikan pembinaan, bimbingan dan supervisi; dan d. sosialisasi, advokasi, dan koordinasi; pelaksanaan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan kebutuhan, aspirasi, dan kemampuan masyarakat setempat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah. Pasal 14 . . .