Koreksi Pasal 42

(1) Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki Konflik Kepentingan dilarang MENETAPKAN dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan. (2) Dalam hal Pejabat Pemerintahan memiliki Konflik Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Atasan Pejabat atau pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. PRESIDEN bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah; b. menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya; c. kepala daerah bagi pejabat daerah; dan d. atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan.