Koreksi Pasal 9

(1) Penyelenggaraan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. (2\ Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dilakukan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa yang: a. dimasukkan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. dimasukkan atau dikeluarkan dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; atau d. ditransitkan di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (3) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Media Pembawa berupa Pangan, Pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka.