Koreksi Pasal 66

(1) Lembaga Sertifikasi Keandalan dapat menerbitkan Sertifikat Keandalan melalui proses Sertifikasi Keandalan. (2) Sertifikasi Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari Pelaku Usaha beserta Sistem Elektroniknya untuk mendapatkan Sertifikat Keandalan. (3) Informasi yang lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi informasi yang: a. memuat identitas subjek hukum; b. memuat status dan kompetensi subjek hukum; c. menjelaskan hal tertentu yang menjadi syarat sahnya perjanjian; dan d. menjelaskan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.