Koreksi Pasal 3

(1) Dengan PERATURAN PEMERINTAH ini, Pemerintah menugaskan Perusahaan untuk: a. mencetak dan menyebarluaskan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA, Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA yang berfungsi sebagai tempat pengundangan; b. mencetak dan menyebarluaskan Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA yang berfungsi sebagai tempat pengumuman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengelola . . . c. mengelola administrasi penomoran Berita Negara Republik INDONESIA dan Tambahan Berita Negara Republik INDONESIA yang berfungsi sebagai tempat pengumuman; dan d. mencetak Naskah Pidato Kenegaraan. (2) Selain penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan lembaga, badan, komisi, serta dewan yang dibentuk dengan UNDANG-UNDANG atau Pemerintah atas perintah UNDANG-UNDANG, dapat memberikan penugasan kepada Perusahaan untuk mencetak dan/atau menyebarluaskan dokumen resmi lainnya. (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan biaya sesuai tarif yang ditetapkan oleh Direksi dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip harga yang wajar.