Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 tentang PERUBAHA...

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri dan Pembatalan Surat Keputusan Pensiun Pegawai Negeri Pada Bekas Propinsi Timor Timur (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2001 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4077) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Kepada Pegawai Negeri pada bekas Provinsi Timor Timur yang telah diberhentikan sebagai Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan hak-hak berupa: a. Nilai Tunai Tabungan Hari Tua bagi yang belum pernah diberikan uang muka Tabungan Hari Tua; b. Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan, bagi yang belum pernah diberikan dana bantuan perumahan; dan c. Nilai Tunai Iuran Pensiun bagi yang diberhentikan tanpa hak pensiun. (2) Nilai Tunai Tabungan Hari Tua dan Nilai Tunai Iuran Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dibayarkan oleh: a. PT TASPEN (Persero) bagi Pegawai Negeri Sipil, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; atau b. PT ASABRI (Persero) bagi Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (3) Nilai Tunai Pokok Tabungan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan oleh: www.djpp.kemenkumham.go.id a. Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) bagi Pegawai Negeri Sipil; atau b. Badan Pengelola Tabungan Wajib Perumahan Tentara Nasional INDONESIA/Kepolisian Negara Republik INDONESIA (BP-TWP TNI- POLRI) bagi Anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Anggota Kepolisian Negara Republik INDONESIA serta Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

Pasal II

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSANPENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI TIMOR TIMOR

Pasal I

Pasal 4

Pasal II

Pasal I

Pasal 4

Pasal II