Koreksi Pasal 77

(1) Perlintasan sebidang antara jalur kereta api dengan jalan yang pada saat berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini telah ada dan belum memiliki izin, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini harus mendapatkan izin dan dilengkapi dengan perlengkapan perlintasan. (2) Kewajiban melengkapi perlengkapan perlintasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menjadi tanggung jawab badan hukum atau instansi yang membuat perlintasan. (3) Perlintasan yang sudah ada dan tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan/atau tidak diberikan izin, harus ditutup.