Koreksi Pasal 39

(1) Pemerintah menyelenggarakan penyediaan termasuk pengoperasian, dan perawatan prasarana kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), yang pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada badan penyelenggara. (2) Pelimpahan kepada badan penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara bertahap oleh Menteri. (3) Dalam hal penyelenggaraan prasarna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibiayai dari anggaran Pemerintah, pelaksanaan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab dibidang keuangan Negara.