Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd

PP Nomor 62 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Negara melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 20 Tahun 1974 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara “Djakarta Lloyd” Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp379.318.092.000,00 (tiga ratus tujuh puluh sembilan miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan puluh dua ribu rupiah). (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 melalui konversi piutang negara berupa Subsidiary Loan Agreement (SLA) pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Samudera Djakarta Lloyd berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1264/Eks-SLA-725-SLA-727/DSMI/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang berasal dari pengalihan Penerusan Pinjaman Nomor SLA-725/DP3/1993 tanggal 27 September 1993 dan Nomor SLA-727/DP3/1993 tanggal 6 Oktober 1993.

Pasal 3

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 29 Desember 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Pasal 1

Koreksi