Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN

PP Nomor 62 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Acara kenegaraan adalah acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN serta Pejabat Negara dan undangan lainnya dalam melaksanakan acara tertentu. 2. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah atau Lembaga Tinggi Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dan dihadiri oleh Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah serta undangan lainnya. 3. Pejabat Negara adalah pejabat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian dan peraturan perundang-undangan lainnya. 4. Pejabat Pemerintah adalah pejabat yang menduduki jabatan tertentu dalam organic pemerintahan. 5. Tokoh Masyarakat tertentu adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat dan/atau pemerintah. 6. Tata upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 7. Tata tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi. 8. Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara Pejabat Pemerintah, dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.

BAB III

TATA TEMPAT

Pasal 6

Koreksi

Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan dan acara resmi menadapat urutan tata tempat.

Pasal 7

Koreksi

Tata tempat bagi Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah dalam acara kenegaraan baik yang diadakan di Ibukota Negara atau di luar Ibukota Negara, urutannya ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol, yaitu: a. PRESIDEN; b. Wakil PRESIDEN; c. Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; d. Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat dengan Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Angkatan Bersenjata, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian Republik INDONESIA; e. Ketua Muda Mahkamah Agung, Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, termasuk Hakim Agung pada Mahkamah Agung; f. Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Pejabat Pemerintah tertentu. g.

Pasal 8

Tata tempat bagi Tokoh Masyarakat tertentu tingkat Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dalam acara kenegaraan atau acara resmi ditentukan sebagai berikut: 1. Mantan PRESIDEN dan mantan Wakil PRESIDEN Republik INDONESIA, pada urutan tata tempat setelah Wakil PRESIDEN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b. 2. Perintis Kebangsaan/Kemerdekaan, pada urutan tata tempat setelah kelompok Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c. 3. Ketua Umum Partai Politik dan Golongan Karya, pada urutan tata tempat setelah kelompok Menteri Negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d. 4. Pemilik Tanda Kehormatan Republik INDONESIA berbentuk Bintang, pada urutan tata tempat setelah kelompok Ketua Muda Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e. 5. Ketua Umum Majelis Ulama INDONESIA, Ketua Presidium Konferensi Wali-wali Gereja INDONESIA, Ketua Persekutuan Gereja-gereja INDONESIA, Ketua Parisada Hindu Dharma INDONESIA, Ketua Perwalian Umat Buddha INDONESIA pada urutan tata tempat setelah kelompok Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f.

Pasal 9

Tata tempat bagi Pejabat yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan acara resmi baik yang diadakan di Pusat atau di Daerah ditentukan sebagai berikut: a. Apabila acara resmi tersebut dihadiri PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, Pejabat tersebut mendampingi PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN. b. Apabila tidak dihadiri PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN, pejabat tersebut mendampingi Pejabat Negara dan/atau Pejabat Pemerintah yang tertinggi kedudukannya.

Pasal 10

(1) Isteri yang mendampingi suami sebagai Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah atau Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat suami. (2) Apabila isteri yang menjabat sebagai Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah, dalam acara kenegaraan atau acara resmi, suami mendapat tempat sesuai dengan urutan tata tempat isteri.

Pasal 11

(1) Dalam hal Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah atau Tokoh Masyarakat tertentu berhalangan hadir pada acara kenegaraan atau acara resmi, maka tempatnya tidak diisi oleh Pejabat yang mewakili. (2) Pejabat yang mewakili sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mendapat tempat sesuai dengan kedudukan sosial dan kehormatan yang diterimanya atau jabatan yang dipangkunya.

Pasal 12

Dalam hal Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintah memangku jabatan lebih dari satu yang tidak sama tingkatnya, maka baginya berlaku tata tempat yang urutannya lebih dahulu.

Pasal 13

(1) Tata tempat dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan oleh Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, diatur oleh Lembaga masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9. (2) Tata tempat dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat diatur oleh Instansi masing-masing dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 14

(1) Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu tingkat Daerah dalam acara resmi yang diselenggarakan di daerah, mendapat tempat sesuai dengan ketentuan tata tempat. (2) Tata tempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan urutan sebagai berikut: 1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I; 2. Panglima Daerah Militer/Komandan Komando Resort Militer, Komandan Tertinggi Kesatuan Angkatan dan POLRI, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kejaksaan Tinggi; 3. Wakil Gubernur, Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I; 4. Kepala Kantor Wilayah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Walikotamadya, Ketua Pengadilan Negeri, Kepala Kejaksaan Negeri, Komandan Resort Militer/setingkat, Tokoh Masyarakat tertentu Tingkat Daerah; 5. Pejabat Pemerintah Daerah lainnya setingkat Asisten. (3) Dalam hal acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dihadiri oleh Pejabat Negara di Pusat, Pejabat Pemerintah Pusat dan Tokoh Masyarakat tertentu Tingkat Nasional tata tempatnya disesuaikan dengan memperhatikan urutan tata tempat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB IV

TATA UPACARA

Pasal 15

Koreksi

(1) Upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera. (2) Untuk keseragaman, kelancaran, ketertiban dan kekhidmatan jalannya upacara dalam acara kenegaraan dan acara resmi, diselenggarakan berdasarkan tata upacara yang antara lain meliputi pedoman umum tata upacara dan pelaksanaan upacara.

Pasal 16

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau acara resmi diperlukan: a. Kelengkapan upacara; b. Perlengkapan upacara; c. Urutan acara dalam upacara. (2) Khusus untuk upacara bendera dalam acara kenegaraan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik INDONESIA, urutan acara ditentukan sebagai berikut: a. Pengibaran Bendera Pusaka Merah Putih diiringi dengan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya; b. Mengheningkan cipta; c. Detik-detik Proklamasi diiringi dengan tembakan meriam, sirine, bedug, lonceng gereja dan lain-lain satu menit. d. Pembacaan Teks Proklamasi; e. Pembacaan doa. (3) Upacara penurunan Bendera Pusaka Merah Putih dalam acara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dilakukan pada waktu terbenamnya matahari dengan diiringi Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya.

Pasal 17

Upacara penurunan bendera dalam acara resmi lainnya dilaksanakan berpedoman ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3).

Pasal 18

(1) Pelaksanaan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang diselenggarakan tidak dengan upacara bendera disesuaikan dengan ketentuan Pasal 16. (2) Urutan acara dalam acara kenegaraan berupa kunjungan kenegaraan Kepala Negara atau.Kepala Pemerintahan asing, dikelompokkan dalam: a. Acara penyambutan kedatangan tamu negara; b. Acara pokok kunjungan; c. Pelepasan tamu negara. (3) Urutan acara dalam acara resmi lainnya terdiri dari: a. Pembukaan/Sambutan; b. Acara pokok; c. Penutup.

Pasal 19

Pelaksanaan upacara bendera dalam acara kenegaraan atau resmi meliputi pula tata bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan pakaian upacara.

Pasal 20

(1) Tata bendera dalam upacara bendera: a. Bendera dikibarkan sampai saat matahari terbenam; b. Tiang bendera didirikan di atas tanah di halaman depan gedung; c. Penghormatan pada saat pengibaran atau penurunan bendera; (2) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi bukan upacara bendera, Bendera Kebangsaan Merah Putih dipasang pada sebuah tiang bendera dan diletakkan di sebelah kanan mimbar.

Pasal 21

Tata Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya dalam upacara kenegaraan atau upacara resmi: a. Apabila diperdengarkan dengan musik, maka Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya dibunyikan lengkap satu kali; b. Apabila dinyanyikan, maka dinyanyikan lengkap satu bait, yaitu bait pertama dengan dua kali ulangan; c. Padi saat Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya diperdengarkan, seluruh peserta upacara mengambil sikap sempurna dan memberikan penghormatan menurut keadaan setempat; d. Pada waktu mengiringi pengibaran/penurunan bendera tidak dibenarkan dengan menggunakan musik dari tape recorder atau piringan; e. Jika tidak ada korp musik/genderang dan atau sangkala, maka pengibaran/penurunan Bendera diringi dengan nyanyian bersama Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya.

Pasal 22

(1) Pemakaian pakaian upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi disesuaikan menurut jenis acara tersebut. (2) Dalam acara kenegaraan digunakan Pakaian Sipil Lengkap, Pakaian Dinas Upacara Kebesaran atau pakaian nasional yang berlaku sesuai dengan jabatannya atau kedudukannya dalam masyarakat. (3) Dalam acara resmi digunakan Pakaian Sipil Harian atau seragam KORPRI atau seragam resmi lainnya yang telah ditentukan.

Pasal 23

(1) Tata upacara dalam acara resmi lainnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara atau Lembaga Pemerintah baik di tingkat Pusat maupun Daerah dilaksanakan dengan berpedoman kepada ketentuan Bab IV PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Tata upacara di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diatur tersendiri oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA dengan berpedoman kepada ketentuan Bab IV PERATURAN PEMERINTAH ini.

BAB V

TATA PENGHORMATAN

Pasal 24

Koreksi

(1) Dalam acara kenegaraan atau acara resmi, Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu mendapat penghormatan sesuai dengan kedudukannya dalam negara, pemerintahan atau dalam masyarakat. (2) Penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain berupa pemberian tata tempat, juga berupa penghormatan bendera kebangsaan, lagu kebangsaan dan penghormatan jenazah apabila meninggal dunia serta pemberian bantuan sarana yang diperlukan untuk melaksanakan acara.

Pasal 25

(1) Pemberian penghormatan menggunakan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya dalam acara kenegaraan atau dalam acara resmi dilaksanakan sesuai dengan kedudukan pejabat yang bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan penggunaan Bendera Kebangsaan Merah Putih dan Lagu Kebangsaan INDONESIA Raya yang berlaku. (2) Selain penghormatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu meninggal dunia, penghormatan diberikan dalam bentuk pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih sebagai tanda berkabung selama waktu tertentu. (3) Pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih ditetapkan sebagai berikut: a. Selama tujuh hari bagi PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; b. Selama lima hari bagi Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara; c. Selama tiga hari bagi Menteri Negara, Pejabat yang diberi kedudukan setingkat dengan Menteri Negara, Wakil Ketua Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima ABRI, Kepala Staf Angkatan dan Kepala Kepolisian RI. (4) Dalam hal mantan PRESIDEN dan mantan Wakil PRESIDEN meninggal dunia berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a. (5) Hari-hari selama pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih tersebut dinyatakan sebagai hari berkabung nasional dan dikibarkan di seluruh pelosok tanah air.

Pasal 26

Dalam hal Pejabat Negara lainnya, Ketua/Kepala/Direktur Jenderal dari Lembaga Pemerintah Non Departemen, atau Tokoh Masyarakat tertentu lainnya meninggal dunia, Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan setengah tiang sebagai tanda berkabung di lingkungan instansi masing-masing selama dua hari.

Pasal 27

Dalam hal jenazah Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu sebagaimana ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini meninggal dunia di luar negeri, pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih dilaksanakan sejak tanggal kedatangan jenazah tersebut di INDONESIA.

Pasal 28

Pelaksanaan pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih dilakukan sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku.

Pasal 29

Apabila pengibaran setengah tiang Bendera Kebangsaan Merah Putih tersebut berlangsung bersamaan dengan penyelenggaraan peringatan hari nasional, maka Bendera Kebangsaan Merah Putih dikibarkan secara penuh.

Pasal 30

Penghormatan berupa pengantaran atau penyambutan jenazah, persemayaman dan pemakaman jenazah bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah dan Tokoh Masyarakat tertentu dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya.

Pasal 31

Penghormatan berupa bantuan sarana, pemberian perlindungan ketertiban dan keamanan yang diperlukan dalam melaksanakan acara/tugas diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku baginya dengan tidak menimbulkan sifat berlebihan.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan tata penghormatan dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berpedoman ketentuan Bab V PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Tata penghormatan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diatur lebih lanjut oleh Panglima Angkatan Bersenjata dengan berpedoman kepada ketentuan Bab V PERATURAN PEMERINTAH ini.

Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang KETENTUAN KEPROTOKOLAN MENGENAI TATA TEMPAT, TATA UPACARA DAN TATA PENGHORMATAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB V

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB VI

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35