Koreksi Pasal 34

(1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (2) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: a. provinsi, dilakukan oleh: 1. Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan 2. menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis; b. kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.