PP

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA RI

PP Nomor 6 Tahun 1990

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Warga negara adalah warga negara Republik INDONESIA. 2. Tentara adalah Tentara Nasional INDONESIA. 3. Menteri adalah Menteri Pertahanan Keamanan Republik INDONESIA. 4. Panglima adalah Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. 5. Pangkat adalah pangkat keprajuritan Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. 6. Dinas keprajuritan adalah pengabdian seorang warga negara sebagai prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. 7. Prajurit sukarela adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan atas kesediaan sendiri. 8. Prajurit wajib adalah warga negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. 9. Dinas keprajuritan purna waktu adalah dinas keprajuritan yang dijalani terus menerus tanpa membagi waktu dengan profesi lain. 10. Dinas keprajuritan penggal waktu adalah dinas keprajuritan yang dijalani dengan membagi waktu dengan profesi lain. 11. Ikatan dinas adalah hubungan hukum antara seseorang warga negara dengan negara yang secara sukarela mengikatkan diri guna menjalani dinas keprajuritan. 12. Prajurit Karier adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun yang dapat diperpanjang. 13. Prajurit Sukarela Dinas Pendek adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun dan selama-lamanya 10 tahun yang tidak dapat diperpanjang. 14. Prajurit Cadangan Sukarela adalah prajurit sukarela yang menjalani dinas keprajuritan secara penggal waktu berdasarkan ikatan dinas untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun yang dapat diperpanjang. 15. Prajurit Wajib adalah prajurit wajib yang menjalani dinas keprajuritan secara purna waktu selama 2 tahun karena diwajibkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. 16. Prajurit Cadangan Wajib adalah prajurit wajib yang menjalani dinas keprajuritan secara peaggal waktu selama 5 tahun karena diwajibkan berdasarkan UNDANG-UNDANG. 17. Prajurit wajib darurat adalah mantan prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam keadaan bahaya diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selama-lamanya 2 tahun. 18. Prajurit siswa Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA adalah warga negara yang sedang menjalani pendidikan pertama untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. 19. Dalam dinas aktif (DDA) adalah keadaan Prajurit Cadangan Sukarela atau Prajurit Cadangan Wajib yang sedang melaksanakan tugas-tugas Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. 20. Tidak dinas aktif (TDA) adalah keadaan Prajurit Cadangan Sukarela atau Prajurit Cadangan Wajib yang tidak sedang melaksanakan tugas-tugas Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

BAB II

KEPANGKATAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA diberi berpangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam hierarkhi keprajuritan. (2) Susunan, sebutan dan keselarasan pangkat prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA ditetapkan sebagai berikut: a. Pangkat perwira: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Jenderal TNI Laksamana TNI Letnan Jenderal TNI Laksamana Madya TNI Mayor Jenderal TNI Laksamana Muda TNI Brigadir Jenderal TNI Laksamana Pertama TNI Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Satu Letnan Satu Letnan Dua Letnan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Marsekal TNI Jenderal Polisi Marsekal Madya TNI Letnan Jenderal Polisi Marsekal Muda TNI Mayor Jenderal Polisi Marsekal Pertama TNI Brigadir Jenderal Polisi Kolonel Kolonel Letnan Kolonel Letnan Kolonel Mayor Mayor Kapten Kapten Letnan Satu Letnan Satu Letnan Dua Letnan Dua b. Pangkat bintara: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Satu Pembantu Letnan Dua Pembantu Letnan Dua Sersan Mayor Sersan Mayor Sersan Kepala Sersan Kepala Sersan Satu Sersan Satu Sersan Dua Sersan Dua c. Pangkat tamtama: TNI Angkatan Darat TNI Angkatan Laut Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Kelasi Kepala Prajurit Satu Kelasi Satu Prajurit Dua Kelasi Dua TNI Angkatan Udara Kepolisian Negara RI. Kopral Kepala Kopral Kepala Kopral Satu Kopral Satu Kopral Dua Kopral Dua Prajurit Kepala Bhayangkara Kepala Prajurit Satu Bhayangkara Satu Prajurit Dua Bhayangkara Dua (3) Sebutan untuk pangkat korps Marinir Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut disamakan dengan sebutan pangkat Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat. (4) Sebutan tambahan yang menyatakan kecabangan atau korps, diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 8

(1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang dalam keadaan tertentu diperlukan untuk sementara waktu menjalankan tugas jabatan keprajuritan yang memerlukan pangkat yang lebih tinggi dari yang disandangnya dapat diberi pangkat yang bersifat lokal. (2) Pemberian pangkat yang bersifat lokal tidak membawa akibat administratip. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Panglima.

Pasal 9

Jenis, bentuk, warna, dan tata cara pemakaian tanda-tanda pangkat diatur lebih lanjut oleh Panglima.

BAB IV

PENGERAHAN UNTUK MENJADI PRAJURIT WAJIB

Pasal 13

Koreksi

(1) Setiap warga negara yang berusia antara 18 hingga 45 tahun yang memenuhi persyaratan dapat diwajibkan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib. (2) Terhadap warga negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sewaktu-waktu dan menurut kebutuhan dilakukan pendataan berdasarkan domisili dan kewilayahan. (3) Pendataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 14

(1) Terhadap warga negara yang telah didata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilakukan pemilihan dan pemanggilan. (2) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk komisi pengerahan sebagai komisi negara yang terdiri atas Komisi Pengerahan Pusat, Komisi Pengerahan Daerah dan bilamana dipandang perlu dapat dibentuk Sub Komisi Pengerahan Daerah. (3) Keanggotaan komisi pengerahan terdiri atas pejabat-pejabat Departemen Pertahanan Keamanan, Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA, Departemen Dalam Negeri, Departemen Tenaga Kerja dan pejabat dari instansi lain sesuai dengan kebutuhan. (4) Anggota Komisi Pengerahan Pusat diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN, Anggota Komisi Pengerahan Daerah dan Anggota Sub Komisi Pengerahan Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk. (5) Susunan dan tata kerja komisi pengerahan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 15

Pemilahan oleh komisi pengerahan dilaksanakan untuk menentukan warga negara yang: a. dapat dikenakan; b. ditangguhkan untuk menjalani; c. dibebaskan dari; atau d. tidak layak menjalani, dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib.

Pasal 16

Penangguhan untuk menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dapat diberikan dalam hal warga negara yang bersangkutan: a. keadaan kesehatannya sedang tidak mengijinkan; b. akan menimbulkan kerugian atau kesulitan bagi orang banyak atau masyarakat luas apabila dikenakan dinas keprajuritan wajib; c. sedang menjalani hukuman penjara atau hukuman kurungan atau sedang dalam tahanan; d. sedang menjalani tahap pendidikan sekolah yang tidak dapat ditinggalkan; atau e. pernah diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai instansi atau karyawan badan swasta.

Pasal 17

(1) Pembebasan dari dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, diberikan dalam hal warga negara yang bersangkutan: a. sedang menjalani tugas penting untuk negara: 1) bagi pejabat negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 2) bagi pejabat-pejabat pemerintah yang diangkat langsung oleh PRESIDEN; 3) kepala wilayah; dan 4) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. b. sedang menjabat jabatan vital atau tenaga ahli yang ditentukan oleh Menteri atas pertimbangan Pimpinan Departemen atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang membidangi tugas instansi atau badan swasta yang bersangkutan; c. bilamana dikenakan dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dapat menimbulkan kesukaran hidup bagi orang lain yang sepenuhnya menjadi tangungjawabnya; d. menjabat suatu jabatan agama yang ajarannya tidak membolehkannya; atau e. anak tunggal. 2) Pembebasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang telah mengakhiri dinas keprajuritannya.

Pasal 18

Dinyatakan tidak layak menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib dalam hal warga negara yang bersangkutan: a. berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam hal: 1) dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun; atau 2) sedang kehilangan hak untuk menjadi prajurit Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA. b. berdasarkan putusan pengadilan luar negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan hukuman penjara yang lamanya lebih dari 1 tahun karena melakukan perbuatan yang menurut UNDANG-UNDANG Republik INDONESIA dipandang sebagai kejahatan.

Pasal 19

(1) Komisi Pengerahan Daerah atau Sub Komisi Pengerahan Daerah melakukan pemanggilan terhadap: a. warga negara yang akan ditetapkan menjadi tamtama atau bintara untuk mengikuti penyaringan dan pemilihan; dan b. warga negara yang akan ditetapkan menjadi perwira untuk mengikuti penyaringan dan pemilihan tahap awal. (2) Komisi Pengerahan Pusat melakukan pemanggilan terhadap warga negara yang akan ditetapkan menjadi perwira, yang telah terpilih pada penyaringan tahap awal, untuk mengikuti penyaringan dan pemilihan tahap akhir.

Pasal 20

(1) Penyaringan dan pemilihan diadakan di daerah yang ditentukan dan di tingkat pusat sesuai dengan kebutuhan, yang masing-masing dilaksanakan oleh Sub Panitia Penyaringan Daerah atas nama Sub. Komisi Pengerahan Daerah, dan Panitia Penyaringan Pusat atas nama Komisi Pengerahan Pusat. (2) Pembentukan Sub Panitia Penyaringan Daerah, Panitia Penyaringan Daerah, dan Panitia Penyaringan Pusat diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 21

Warga negara yang terpilih diumumkan oleh komisi pengerahan.

Pasal 22

Panitia penyaringan atas nama komisi pengerahan mengembalikan warga negara yang tidak terpilih ke tempat asal.

Pasal 23

Komisi pengerahan, panitia penyaringan atau pejabat yang berwenang melaporkan kepada pejabat penyidik setempat, bilamana terdapat warga negara yang tanpa alasan yang sah tidak memenuhi panggilan untuk mengikuti penyaringan, pemilihan, atau untuk menjadi pendidikan pertama.

Pasal 24

(1) Semua biaya yang telah dikeluarkan oleh seseorang warga negara dalam kegiatan untuk memenuhi panggilan dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib, dibebankan kepada negara. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1990 tentang ADMINISTRASI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA RI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB II

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB V

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB VI

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VII

BAB VIII

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV