Koreksi Pasal 23

(1) Pembayaran PNBP Terutang dan penyetoran PNBP ke Kas Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan dengan menggunakan dokumen atau sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sarana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan/atau Instansi Pengelola PNBP. (3) Dokumen atau sarana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperlakukan sebagai bukti penerimaan negara.