Koreksi Pasal 6

(1) Hasil perundingan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) disampaikan oleh Menteri kepada PRESIDEN. (2) PRESIDEN menyampaikan hasil perundingan ulang dalam bentuk perubahan atau Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional yang persetujuannya dilakukan dengan UNDANG-UNDANG kepada Dewan Perwakilan Rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pengesahan atas hasil perundingan ulang dalam bentuk perubahan atau Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional yang pengesahannya dilakukan dengan Peraturan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.