Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang PENGURUSAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

PP Nomor 5 Tahun 1975

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Kepala Daerah menyelenggarakan pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 3

BAB II

ANGGARAN DAERAH

Pasal 5

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang untuk selanjutnya dalam PERATURAN PEMERINTAH ini disebut "Anggaran Daerah". (2) Anggaran Daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh Menteri Dalam Negeri bagi Daerah Tingkat I dan oleh Gubernur Kepala Daerah bagi Daerah Tingkat II yang untuk selanjutnya disebut pejabat yang berwenang. (3) Menteri Dalam Negeri mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah Tingkat I, dan Gubernur Kepala Daerah mengesahkan atau menolak pengesahan Anggaran Daerah Tingkat II, Pos demi Pos atau secara keseluruhan. (4) Pengesahan atau penolakan suatu Anggaran Daerah dinyatakan dalam Surat Keputusan yang menyebutkan alasan-alasan yang dipergunakan sebagai dasar penolakan itu. (5) Apabila dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Anggaran Daerah tersebut oleh pejabat yang berwenang belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai tersebut pada ayat (3), maka Anggaran Daerah tersebut dianggap telah disahkan.

Pasal 6

(1) Jumlah-jumlah yang dimuat dalam Anggaran Belanja Daerah merupakan batas-batas testing untuk masing-masing pengeluaran bersangkutan. (2) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada Anggaran Daerah, jika untuk pengeluaran tersebut tidak/tidak cukup tersedia kredit dalam Anggaran Daerah. (3) Kepala Daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban Anggaran Daerah untuk tujuan-tujuan lain daripada yang ditetapkan dalam Anggaran Daerah. (4) Perubahan Anggaran Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah yang untuk pengesahannya berlaku ketentuan Pasal 5.

Pasal 7

(1) Anggaran Daerah meliputi semua sumber-sumber pendapatan Daerah dan semua pengeluaran-pengeluaran Daerah yang merupakan kredit-kredit guna melakukan belanja, untuk sesuatu tahun anggaran. (2) Anggaran Daerah merupakan suatu kesatuan dan terdiri dari: I. Anggaran Rutin, dan II. Anggaran Pembangunan. (3) Masing-masing Anggaran tersebut pada ayat (2) terdiri dari 2 (dua) Bab, yakni 1 (satu) Bab untuk Pendapatan dan 1 (satu) Bab untuk Belanja; Bab-bab tersebut dibagi dalam Bagian-bagian; Tiap-tiap Bagian dibagi dalam Pos-pos; tiap Pos dibagi dalam Ayat-ayat untuk Pendapatan dan dalam Pasal-pasal untuk Belanja. (4) Masing-masing Bagian untuk Pendapatan mencakup satu kelompok jenis pendapatan sedangkan untuk Belanja sejauh mungkin mencakup 1 (satu) unit organisasi tingkat pertama (Dinas). Disamping itu diadakan 1 (satu) Bagian untuk Pinjaman Daerah dan 1 (satu) Bagian untuk Urusan Kas dan Perhitungan. (5) Bagian Pinjaman Daerah digunakan untuk pinjaman-pinjaman jangka panjang, serta pembayaran kembali cicilan dan bunganya. (6) Bagian Urusan Kas dan Perhitungan digunakan untuk memperhitungkan penerimaan dan pengeluaran uang melalui Kas Daerah yang tidak merupakan pendapatan dan belanja Daerah. (7) Disamping pembagian seperti tersebut pada ayat (3), Anggaran Pembangunan diperinci juga dalam Bidang, Sektor, Sub Sektor, Program dan Proyek. (8) Dalam Anggaran Rutin dapat diadakan Pos untuk pengeluaran tidak tersangka. (9) Dalam Anggaran Daerah dapat diadakan perubahan dan penggeseran.

Pasal 8

Penetapan Anggaran Daerah dimaksud Pasal 5 ayat (1) dilakukan selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran tertentu, dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah penetapan tersebut, sudah diterima oleh pejabat yang berwenang untuk disahkan.

Pasal 9

(1) Kepala Daerah setelah mendapat berita tentang pengesahan suatu anggaran atau perubahan anggaran, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah. (2) Apabila Anggaran Daerah pada permulaan tahun anggaran yang bersangkutan belum mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan belum diundangkan, maka Pemerintah Daerah menggunakan anggaran tahun sebelumnya sebagai dasar pengurusan keuangannya.

Pasal 10

(1) Pencampuran antara penerimaan dan pengeluaran dalam pengurusan Keuangan Daerah tidak diperkenankan. (2) Terkecuali apa yang ditentukan pada Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), maka segala penerimaan harus dibukukan sebagai pendapatan Daerah atas Ayat-ayat penerimaan dan segala pengeluaran dibebankan atas Pasal- pasal pengeluaran anggaran yang bersangkutan.

Pasal 11

Tahun Anggaran Daerah adalah sama dengan tahun Anggara Negara.

Pasal 12

(1) Kepala Daerah menjaga, agar segala peraturan dan lain penetapan mengenai pendapatan Daerah dijalankan sebaik-baiknya serta segala piutang Daerah ditagih dan dipertanggungjawabkan tepat pada waktunya. (2) Kepala Daerah dengan Surat Keputusan menunjuk para Bendaharawan Penerima yang diwajibkan menagih, menerima dan melakukan penyetoran penerimaan Daerah ke Kas Daerah selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal penerimaannya.

Pasal 13

Yang termasuk suatu tahun anggaran ialah : a. Semua jumlah uang yang merupakan penerimaan anggaran, yang selama tahun itu dimasukkan dalam Kas Daerah atau Kantor yang diserahi pekerjaan Kas Daerah; b. Semua perhitungan yang merupakan penerimaan anggaran yang selama tahun anggaran dilakukan antara Bagian-bagian anggaran.

Pasal 14

(1) Semua uang yang diterima kembali dari pengeluaran yang telah diselesaikan dengan Surat Perintah Membayar Uang diperlakukan sebagai pengurangan atas Pasal Anggaran Daerah tersebut. (2) Penerimaan-penerimaan seperti dimaksud dalam ayat (1) yang terjadi setelah tahun anggaran ditutup dibukukan pada Ayat penerimaan lain- lain.

Pasal 15

(1) Milik Daerah yang tidak bergerak, tidak dapat dipindahtangankan, digadaikan, disewakan, digunausahakan atau diserahkan pemakaiannya dengan cara bagaimanapun, tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (2) Mengenai barang bergerak milik Daerah, Kepala Daerah berwenang untuk menyerahkan pemakaiannya kepada pihak ketiga, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MENETAPKAN lain.

Pasal 16

(1) Milik-milik Daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak boleh dipindahtangankan, digadaikan atau dipergunakan sebagai jaminan. (2) Perubahan sifat milik Daerah seperti tersebut pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 17

(1) Milik Daerah dijual, disewakan atau digunausahakan hanya secara pelelangan umum, kecuali apabila Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MENETAPKAN lain. (2) Semua penerimaan sebagai hasil dari pelelangan umum tersebut pada ayat (1), langsung disetor sepenuhnya pada Kas Daerah.

Pasal 18

Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah MEMUTUSKAN hal-hal sebagai berikut : a. Menerima atau menolak warisan-warisan, anugerah-anugerah dalam surat wasiat (testamen) serta hadiah-hadiah bagi Daerah; b. Membuat perjanjian damai untuk mengakhiri perselisihan tentang tuntutan Daerah; c. Melepaskan atau menghentikan tuntutan-tuntutan Daerah baik seluruhnya maupun sebagian.

Pasal 19

(1) Uang Daerah yang dicuri atau hilang, serta barang-barang milik Daerah yang dicuri, hilang, rusak atau dibinasakan dikeluarkan dari daftar-daftar yang dipegang oleh Bendaharawan, bilamana dinyatakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa kecurian, kehilangan atau kerusakan barang-barang tersebut tidak karena kesalahan, kelalaian atau kealpaan Bendaharawan itu tadi. (2) Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menentukan baik dengan peraturan umum maupun dengan peraturan khusus penagihan atau tuntutan mana yang dapat dihapuskan dari daftar Bendaharawan.

Pasal 20

Segala tindakan hukum Daerah yang menyangkut milik dan hak Daerah memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 21

(1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran uang dalam batas-batas Anggaran Daerah. (2) Untuk tiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi oleh Kepala Daerah atau Surat Keputusan lain yang berlaku sebagai Surat Keputusan Otorisasi seperti Surat-surat Keputusan Kepegawaian. (3) Sesuatu tindakan yang memberatkan Pasal pengeluaran tidak tersangka, dapat dilakukan oleh Kepala Daerah dengan memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (4) Apabila dipandang perlu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat memberikan kuasa kepada Kepala Daerah untuk melakukan tindakan yang menyebabkan pelampauan anggaran tanpa menunggu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (5) Pelaksanaan pemberian kuasa tersebut pada ayat (4) oleh Kepala Daerah segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 22

(1) Bilamana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memandang perlu untuk mengambil suatu tindakan yang belum dikuasakan dalam anggaran itu sendiri sehingga diperlukan suatu perubahan anggaran, maka dengan Surat Keputusan yang menyatakan alasan-alasannya yang kuat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat MEMUTUSKAN untuk menguasakan kepada Kepala Daerah untuk melaksanakan tindakan tersebut, mendahului pengesahan perubahan anggaran yang bersangkutan, apabila penundaan tersebut akan merugikan kepentingan Daerah. (2) Surat Keputusan Kepala Daerah yang telah memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 23

(1) Kepala Daerah dalam keadaan yang sangat mendesak dapat melampaui kekuasaannya untuk bertindak seperti yang ditetapkan pada Pasal 21 ayat (1). (2) Surat Keputusan Kepala Daerah tersebut pada ayat (1) disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk disetujui dalam sidang pertamanya yang segera diadakan sesudah itu dan apabila dipandang perlu adanya perubahan Anggaran Daerah, maka hal tersebut diputuskan pula dalam sidang itu.

Pasal 24

Segala penagihan yang memberatkan Anggaran Daerah diperiksa, diselesaikan dan diperintahkan untuk dibayar oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

(1) Pembayaran-pembayaran yang memberatkan Anggaran Daerah baik sebagai beban tetap maupun sebagai beban sementara dilakukan dengan Surat Perintah Membayar Uang yang ditandatangani oleh pejabat atas nama Kepala Daerah yang ditunjuk dengan Surat Keputusan. (2) Bentuk Surat Perintah Membayar Uang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. (3) Untuk melakukan pengeluaran beban sementara dikeluarkan : a. Uang untuk dipertanggungjawabkan; b. Panjar kerja (werk voorschot); satu sama lain didasarkan pada tatacara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 26

(1) Setiap penyelesaian pembayaran dengan Surat Perintah Membayar Uang harus didasarkan pada bukti-bukti yang sah dari sipenagih. (2) Tanda bukti yang harus diajukan oleh sipenagih untuk menguatkan tagihannya harus dapat membuktikan bahwa telah dipenuhi syarat-syarat untuk menjadi dasar penagihan itu. (3) Kepala Daerah MENETAPKAN peraturan-peraturan mengenai bentuk surat- surat tanda bukti yang harus dibuat itu. (4) Dalam surat-surat tagihan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan kemudian diajukan oleh para penagih, senantiasa dimuat suatu peringatan tentang jangka waktu yang ditetapkan untuk mengajukan tagihan itu, agar supaya tagihan-tagihan tersebut tidak kedaluwarsa, kecuali untuk tagihan- tagihan bunga dan cicilan pinjaman uang.

Pasal 27

Segala barang-barang milik Daerah dalam bentuk apapun juga tidak boleh diserahkan kepada seseorang penagih untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang Daerah.

Pasal 28

Dalam batas Anggaran Daerah dapat dibayarkan uang muka dalam hal-hal serta jumlah-jumlah yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 29

Termasuk dalam tahun anggaran ialah : a. Semua jumlah uang yang merupakan pengeluaran anggaran, yang selama tahun itu dikeluarkan dari Kas Daerah atau Kantor yang diserahkan pekerjaan Kas Daerah; b. Semua perhitungan yang merupakan pengeluaran anggaran, yang selama tahun anggaran dilakukan antara Bagian-bagian anggaran.

Pasal 30

Pengeluaran yang dibebankan pada Pasal pengeluaran tidak tersangka ialah : a. Pengeluaran-pengeluaran mengenai tahun anggaran yang uraiannya tidak termasuk dalam suatu Pasal dari anggaran tahun itu; b. Tagihan mengenai tahun anggaran yang telah ditutup dan belum diselesaikan, asalkan tagihan-tagihan itu belum kedaluwarsa bilamana tidak ada Pasal yang uraiannya sesuai dengan pengeluaran yang bersangkutan.

Pasal 31

(1) Pengeluaran tentang pengembalian pajak dan pengembalian penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan-penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dikurangkan dari penerimaan-penerimaan yang sejenis dari tahun terjadinya pengeluaran tersebut. (2) Bilamana pengeluaran itu melebihi penerimaan yang terjadi dalam tahun itu, kelebihannya dibebankan pada Pasal pengeluaran tidak tersangka.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan pekerjaan-pekerjaan oleh pihak ketiga dan pembelian barang yang melebihi sesuatu jumlah yang akan ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri dilaksanakan dengan surat perjanjian berdasarkan pelelangan umum atau pelelangan terbatas. (2) Kepala Daerah melakukan pelelangan umum/terbatas, dan menunjuk penawar yang telah memasukkan penawaran yang paling menguntungkan sebagai pelaksana dari penyerahan barang/pelaksana pekerjaan. (3) Pada perjanjian tentang pekerjaan-pekerjaan, penyerahan barang-barang dan angkutan-angkutan tidak boleh terdapat ketentuan tentang bunga yang akan diberikan kepada pemborong, apabila pembayarannya dilakukan terlambat berhubung sesuatu hal. (4) Tatacara pelelangan umum/terbatas diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 33

Semua Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah, serta pekerja-pekerja Daerah tidak diperkenankan menerima pekerjaan borongan, penyerahan barang. barang dan angkutan-angkutan untuk kepentingan Daerah, menanggung pekerjaan-pekerjaan tersebut atau ikut serta dalam pekerjaan-pekerjaan itu, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 34

(1) Surat-surat Perintah Membayar Uang yang tidak ditunaikan dalam jangka waktu yang ditetapkan untuk penutupan tahun anggaran, dianggap batal (tidak berlaku lagi). (2) Yang berkepentingan dapat mengajukan permintaan pembayaran baru, dengan menyerahkan Surat Perintah Membayar Uang yang belum ditunaikan tadi.

BAB Kedua

Penerimaan

Pasal 12

Koreksi

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Segala tindakan hukum Daerah yang menyangkut milik dan hak Daerah memerlukan pengesahan Menteri Dalam Negeri.

BAB Ketiga

Pengeluaran

Pasal 21

Koreksi

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Segala penagihan yang memberatkan Anggaran Daerah diperiksa, diselesaikan dan diperintahkan untuk dibayar oleh Kepala Daerah.

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Segala barang-barang milik Daerah dalam bentuk apapun juga tidak boleh diserahkan kepada seseorang penagih untuk melunasi sebagian atau seluruh hutang Daerah.

Pasal 28

Dalam batas Anggaran Daerah dapat dibayarkan uang muka dalam hal-hal serta jumlah-jumlah yang diatur oleh Menteri Dalam Negeri

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB III

PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 35

Koreksi

(1) Dengan Peraturan Daerah, tiap tahun, selambat-Lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk tahun anggaran tertentu, ditetapkan perhitungan atas Anggaran Daerah tahun anggaran sebelumnya. (2) Perhitungan anggaran tersebut pada ayat (1) dibuat menurut urutan susunan dan penjelasan dari semua Pasal-pasal Anggaran Daerah: a. Perkiraan dari Ayat-ayat penerimaan dan jumlah yang telah diterima; b. Perkiraan dari Pasal-pasal pengeluaran dan jumlah yang telah direalisir c. Perbedaan antara perkiraan dan penerimaan sebenarnya, serta perbedaan antara perkiraan dan pengeluaran sebenarnya, dengan menyebutkan selisih kurang atau lebih. (3) Perhitungan anggaran tersebut sebanyak mungkin memuat juga sebab- sebab dari perbedaan antara perkiraan dan realisasinya.

Pasal 36

(1) Pada perhitungan anggaran disertakan: a. Nota Perhitungan Anggaran; b. Perhitungan Kas yang berhubungan dengan perhitungan anggaran tersebut dengan menyebutkan sisa uang pada akhir tahun anggaran. (2) Tanda-tanda bukti tentang pemakaian uang Daerah yang menjadi dasar pengeluaran dan tanda-tanda bukti penerimaan-penerimaan uang serta bahan-bahan yang berhubungan dengan penyusunan perhitungan anggaran disimpan pada Instansi yang bersangkutan.

Pasal 37

Perhitungan anggaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah lengkap dengan lampiran-lampirannya dikirimkan kepada pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai ditetapkan.

Pasal 38

(1) Dalam pemeriksaan perhitungan anggaran oleh pejabat yang berwenang diambil ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Mengenai penerimaan: - apakah jumlah yang asalnya dari Pemerintah yang diperuntukkan bagi Daerah-daerah telah dicantumkan dalam perhitungan anggaran dalam jumlah yang benar; - mengenai pajak-pajak apakah perbedaan antara perkiraan dan jumlah yang dapat ditagih telah dibayar lunas dalam waktu yang tepat dan teratur. Mengenai pengeluaran: - apakah perbedaan antara perkiraan dan realisasinya diberikan penjelasan secukupnya; - apakah antara jumlah-jumlah perkiraan dalam anggaran dan jumlah- jumlah dalam perhitungan anggaran pada umumnya terdapat cukup persesuaian. (2) Berdasarkan tanda-tanda bukti pada perhitungan anggaran, pejabat yang berwenang melakukan pencocokan jumlah-jumlah pengeluaran dan pembebanannya dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam garis besarnya apakah jumlah yang disediakan dalam anggaran benar- benar dipergunakan untuk tujuan yang telah diperkenankan. (3) Selanjutnya pejabat yang berwenang memeriksa berdasarkan daftar yang disertakan: - apakah piutang-piutang yang jatuh tempo dalam tahun-tahun anggaran yang telah ditutup, telah dilunasi; - apakah jumlah-jumlah mengenai tahun-tahun anggaran yang telah ditutup, yang telah disahkan untuk dibayar tetapi belum dibayar, kemudian telah dilunasi, atau setelah kedaluwarsa telah dilakukan sebagai penerimaan; - apakah penerimaan-penerimaan yang masih merupakan tagihan dari tahun-tahun yang lalu, diterima secara teratur, atau dihapuskan. (4) Selanjutnya pejabat yang berwenang memeriksa dan MENETAPKAN, apakah antara perhitungan anggaran dan perhitungan Kas terdapat suatu hubungan yang sebagaimana diharuskan dan apakah perhitungan Kas tersebut berhubungan secara tepat dengan perhitungan Kas dari tahun anggaran yang lampau.

Pasal 39

Surat Keputusan pejabat yang berwenang mengenai penetapan sisa perhitungan Anggaran Daerah dimuat dalam Lembaran Daerah dan atas dasar keputusan tersebut Kepala Daerah mengumumkan dengan cara yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 40

Koreksi

(1) Mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan uang Daerah, surat-surat berharap dan barang-barang milik Daerah adalah Bendaharawan dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. (2) Dengan Surat Keputusan Kepala Daerah ditunjuk para Bendaharawan, yang dalam penetapannya perlu memperhatikan adanya larangan perangkapan jabatan. (3) Dalam hal Bendaharawan-bendaharawan dimaksud belum ditunjuk maka Kepala Daerah dilarang melakukan pembayaran-pembayaran terkecuali untuk belanja pegawai. (4) Selain daripada kewajiban untuk membuat surat pertanggungjawaban pada waktu meletakkan jabatan, meninggal dunia, penyerahan dibawah perwalian atau melarikan diri, para Bendaharawan sekurang-kurangnya sekali sebulan diharuskan mengajukan daftar pertanggungjawaban atas tugas pekerjaannya. Mereka yang bertindak sebagai perantara untuk khalayak umum dalam memungut pendapatan Daerah dapat diberikan pembebasan dari kewajiban itu oleh Kepala Daerah. (5) Kepala Daerah MENETAPKAN contoh dan jangka waktu pengiriman daftar pertanggungjawaban dalam Peraturan Daerah yang disesuaikan dengan peraturan mengenai pertanggungjawaban keuangan pada umumnya.

Pasal 41

(1) Kepala Daerah menentukan jangka waktu untuk menjawab celaan- celaan atau catatan-catatan mengenai pertanggungjawaban yang telah diajukan serta untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai perubahan yang dilakukan dalam daftar pertanggungjawaban tersebut. (2) Setelah jangka waktu tersebut pada ayat (1) dilampaui, Kepala Daerah mengambil suatu Keputusan dan bila perlu menentukan jumlah uang yang harus dibayar oleh Bendaharawan tersebut. (3) Setiap saat setelah penyerahan tanda-tanda bukti seperti tersebut pada Pasal 45, Kepala Daerah berwenang merubah Surat Keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti yang kemudian ternyata adalah palsu.

Pasal 42

(1) Kepada Bendaharawan dapat diwajibkan membayar kerugian kepada Daerah yang bersifat sementara yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. (2) Bendaharawan yang diwajibkan membayar kerugian seperti tersebut pada ayat (1) dapat naik banding kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 43

(1) Kepada Bendaharawan yang lalai dalam mengirimkan daftar pertanggungjawabannya, Kepala Daerah MENETAPKAN waktu pengiriman yang baru. (2) Untuk kelalaian selanjutnya daftar pertangungjawaban tersebut dibuat oleh orang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah atas biaya pegawai yang bersalah (Bendaharawan yang bersangkutan) atau yang lalai memenuhi kewajibannya. (3) Daftar pertangungjawaban tersebut pada ayat (2) diselesaikan dan diajukan oleh pegawai yang ditunjuk oleh Kepala Daerah serta dipandang seolah-olah daftar pertanggunjawaban tersebut dibuat dan diajukan oleh Bendaharawan sendiri.

Pasal 44

(1) Bilamana seorang Bendaharawan berada dibawah perwalian, melarikan diri atau meninggal dunia, daftar pertanggungjawaban yang seharusnya dibuat olehnya diselesaikan oleh orang yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. (2) Atas penerimaan pertanggungjawaban tersebut Kepala Daerah dalam waktu yang sesingkat-singkatnya memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat yang diwajibkan mengawasi Bendaharawan yang bersangkutan atau kepada ahli waris dan lain-lain orang yang berhak dengan menentukan jangka waktu untuk memeriksa pertanggungjawaban dimaksud beserta lampiran-lampirannya pada Kantor Kepala Daerah. Dalam jangka waktu tersebut mereka dapat mengajukan keberatan- keberatan terhadap tanda bukti yang ada. Pemberitahuan diatas dapat dilakukan secara tertulis langsung kepada yang bersangkutan. atau dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah atau sekurang-kurangnya sebagai iklan dalam 2 (dua) surat kabar. (3) Setelah diterima jawaban dari pejabat yang berwajib mengawasi, para ahli waris atau orang-orang yang berhak lainnya dan setelah jangka waktu yang telah ditentukan berakhir tanpa dipergunakan, kepala Daerah mengambil keputusan serta apabila dipandang perlu menentukan jumlah uang yang harus dibayar. (4) Para ahli waris atau yang berhak lainnya dibebaskan dari kewajiban mengenai hal tersebut diatas, apabila jangka waktu 3 (tiga) tahun telah berakhir: a. Setelah meninggalnya Bendaharawan tanpa adanya pemberitahuan menurut ketentuan tersebut pada ayat (2); b. Setelah jangka waktu untuk mengajukan keberatan-keberatan berakhir, sedangkan pertanggungjawaban tidak pernah ditetapkan. (5) Pejabat yang diwajibkan mengawasi, ahli waris atau yang berhak lainnya dari Bendaharawan tersebut dapat mewakilkan kepada orang yang diberi kuasa terhadap pengurusan hak-hak dan kewajiban berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam pasal ini.

Pasal 45

(1) Para Bendaharawan tidak dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban mengenai pengurusan tanpa adanya bukti atau Surat bukti yang diberikan oleh Kepala Daerah. (2) Surat bukti tersebut pada ayat (1) tidak membebaskan para Benda- harawan atau ahli warisnya serta yang berhak lainnya dari kewajiban untuk membayar biaya, sebagai akibat dari perubahan tersebut pada ayat (3) Pasal 41.

Pasal 46

(1) Kepala Daerah mengawasi pelaksanaan tugas para Bendaharawan. (2) Kepala Daerah menentukan berapa kali dalam setahun Kas dan Tatausaha Para Bendaharawan harus diperiksa. (3) Selain daripada pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat (2), Kepala Daerah dapat melakukan pemeriksaan Kas dan Tatausaha Bendaharawan pada setiap waktu diadakan timbang terima atau pada waktu lain yang dianggap perlu. (4) Dalam hal Lembaga perbankan ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah, maka pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan perbankan, yang berlaku. (5) Tentang pemeriksa Kas dan Tatausaha seperti tersebut pada ayat (2) dan (3) harus dibuat suatu berita acara untuk diajukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 47

(1) Bilamana pengurusan keuangan diserahkan kepada pejabat yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2), pegawai-pegawai yang diserahi pengawasan Keuangan Negara berkewajiban pada waktu menjalankan pemeriksaan menyaksikan bahwa uang Daerah yang dipercayakan kepadanya benar- benar nyata ada dalam Kas, kecuali mengenai hal seperti dimaksud dalam Pasal 46 ayat (4). (2) Pegawai-pegawai yang dimaksud pada ayat (1) membuat suatu berita acara tentang hasil pemeriksaannya terhadap uang Daerah dan salinannya disampaikan kepada Kepala Daerah.

Pasal 48

(1) Kepala Daerah memeriksa secepat mungkin semua pertanggungjawaban yang diterima dari para Bendaharawan. (2) Apabila dalam pemeriksaan diketemukan suatu pemalsuan atau kejahatan lain yang dilakukan oleh seorang Bendaharawan, Kepala Daerah menyerahkan tanda-tanda bukti yang berkenaan kepada pihak yang berwajib.

Pasal 49

Penyelesaian pertanggungjawaban dari mereka yang kelak tidak lagi menduduki suatu jabatan yang bertanggungjawab kepada Daerah sedapat-dapatnya didahulukan daripada penyelesaian pertanggungjawaban dari pegawai-pegawai lainnya.

Pasal 50

(1) Semua Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Daerah yang bukan Bendaharawan, karena perbuatan-perbuatan yang salah atau tidak memperhatikan kewajiban mereka sebagaimana mestinya, secara langsung atau tidak langsung merugikan Daerah, diwajibkan mengganti kerugian yang diderita oleh Daerah. (2) Kepala Daerah menentukan ganti-rugi, setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri secara tertulis dalam jangka waktu yang ditetapkan. (3) Mereka yang diwajibkan membayar kerugian kepada Daerah yang bersifat sementara atas keputusan Kepala Daerah dapat. naik banding kepada pejabat yang berwenang.