Koreksi Pasal 9

(1) Bank dan/atau lembaga keuangan non-Bank BUMN melakukan pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Pemutakhiran data debitur atau nasabah yang diberikan Penghapustagihan piutang yang dikategorikan sebagai lunas sesuai kebijakan pemerintah pada sistem layanan informasi keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 10. . .