Koreksi Pasal 7

(1) Prekursor hanya dapat diproduksi oleh industri yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Produksi Prekursor untuk industri farmasi harus dilakukan dengan cara produksi yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Prekursor untuk industri farmasi harus memenuhi standar Farmakope INDONESIA dan standar lainnya. (4) Prekursor . . . (4) Prekursor untuk industri non farmasi harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.