Koreksi Pasal 22

(1) Pemerintah melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis atas penyelenggaraan kawasan khusus. (2) Pembinaan umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri meliputi: a. koordinasi pemerintahan antarsusunan pemerintahan; b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan kawasan khusus; c. pemberian . . . c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi penyelenggaraan kawasan khusus; d. perencanaan umum penyelenggaraan kawasan khusus; dan e. penyiapan dan pengelolaan sistem informasi manajemen dan akuntabilitas kinerja kawasan khusus. (3) Pembinaan teknis dilaksanakan oleh menteri dan/atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.