ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN
(1).
Perusahaan adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.
(2).
Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, maka Perusahaan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di INDONESIA.
TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
(1).
Perusahaan adalah satu kesatuan Produksi yang bertujuan mengadakan usaha-usaha produktip sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah dalam rangka meningkatkan pendapatan Nasional dengan cara melakukan kegiatan- kegiatan produksi dalam bidang Perkapasan berupa:
a. memproduksi kapas, serta segala macam hasil pengolahan dari padanya;
b. mengembangkan serta membantu usaha perkebunan kapas Rakyat/ petani;
c. menyelenggarakan kegiatan perdagangan baik didalam maupun diluar negeri khusus yang berhubungan dengan pemasaran hasil-hasil kegiatan produksinya, serta kegiatan impor untuk barang-barang produksi (bahan-bahan penolong/pembantu);
d. memberi jasa dalam bidang penelitian, perbaikan dan pemeliharaan yang berhubungan dengan perkapasan, serta jasa teknis lainnya
e. mengurus/menguasai alat-alat pengupas kapas (gineries).
(2). Perusahaan …
(2).
Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi Warga Negara INDONESIA agar dapat memberikan dharma bhaktinya dan kariernya dalam lapangan perkebunan kapas yang disesuaikan dengan kecakapan dan kemampuannya dengan memperhatikan formasi dan effisiensinya.
TEMPAT KEDUDUKAN
(1).
Perusahaan bertempat kedudukan dan berkantor pusat di Surabaya, Jawa Timur dan apabila perlu Menteri dapat memindahkan kantor pusatnya ketempat lain.
(2).
Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan dan kantor-kantor cabang didalam negeri menurut kebutuhan yang masing-masingnya ditetapkan oleh Direksi dan Menteri, sedang. Perwakilan diluar negeri hanya dapat diadakan berdasarkan penetapan Menteri setelah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PRESIDEN.
(1).
Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Belanja Negara berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang tertanam dalam kesatuan produksi tersebut pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH ini, yang nilainya akan ditentukan secara bersama oleh Menteri Keuangan dengan Menteri Pertanian.
(2).
Dengan PERATURAN PEMERINTAH modal Perusahaan dapat dirubah.
(3). Perusahaan …
(3).
Perusahaan mempunyai cadangan umum yang berbentuk berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH ini.
(4).
Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(5). Semua alat-alat likwiditas Perusahaan disimpan dalam Bank Milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.
(1).
Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu oleh sebanyak- banyaknya 3 (tiga) orang Direktur.
(2).
Pimpinan dan penanggung jawab dari Perusahaan adalah Direktur Utama yang bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama menurut bidangnya masing-masing.
(3).
Gaji dan penghasilan lain dari Anggauta Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku.
(4).
Menyimpang dari ayat (1) Pasal ini, dalam hal yang dianggap perlu guna perkembangan usaha Perusahaan, untuk suatu jangka waktu tertentu, PRESIDEN dapat menunjuk suatu badan hukum lainnya untuk bertindak sebagai Direksi Perusahaan.
Pasal 8 …
(1).
Anggauta Direksi diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN atas usul, Menteri. Untuk dapat diangkat sebagai anggauta Direksi yang bersangkutan harus warga negara INDONESIA yang mempunyai keahlian dan akhlak serta moral yang baik.
(2).
Anggauta Direksi diangkat untuk selama-lamanya 5 (lima) tahun. Setelah masa jabatan itu berakhir, Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(3).
Dalam hal-hal dibawah ini, atas usul Menteri, PRESIDEN dapat memberhentikan Anggauta Direksi, meskipun masa jabatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini belum berakhir yaitu:
a. atas permintaan sendiri,
b. karena perbuatan yang merugikan Perusahaan;
c. karena perbuatan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara ;
d. karena meninggal dunia.
(4). Pemberhentian Anggauta Direksi akan merupakan "pemberhentian tidak dengan hormat" jika melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan dalam ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, serta merupakan perbuatan pidana yang terbukti sah menurut hukum.
(5). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (3) huruf b dan c Pasal ini diputuskan, Anggauta Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, yang harus dilakukan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah oleh Menteri secara tertulis diberitahukan kepada yang bersangkutan tentang rencana pengusulan pemberhentiannya.
(6). Selama …
(6). Selama rencana pemberhentian tersebut pada ayat (5) Pasal ini belum dapat diputuskan, maka kepada Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat ditetapkan pemberhentian sementara oleh Menteri. Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak tanggal pemberhentian sementara belum ada keputusan mengenai pemberhentian berdasarkan ayat (3) huruf b dan c Pasal ini, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan Anggauta Direksi yang bersangkutan dapat segera memang ku jabatannya lagi, kecuali apabila untuk keputusan pemberhentian tersebut pada ayat (4) Pasal ini diperlukan vonis pengadilan, dan dalam hal ini harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.
(1).
Antara Anggauta-anggauta Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh PRESIDEN. Jika sesudah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan periparan, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya, Anggauta Direksi yang bersangkutan harus memperoleh izin tertulis dari PRESIDEN.
(2).
Anggauta Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri dan/atau jabatan yang diperintahkan oleh PRESIDEN kepadanya.
(3).
Anggauta Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung dalam suatu perkumpulan/perusahaan lain yang berusaha/bertujuan untuk mencari laba.
Pasal 10 …
(1).
Direksi dalam melaksanakan tugas wewenangnya harus mengindahkan petunjuk-petunjuk dari Menteri.
(2).
Direktur Utama dengan dibantu para Direktur dalam bidangnya masing-masing menentukan kebijaksanaan dalam pimpinan Perusahaan.
(3).
Direktur Utama dengan dibantu oleh para Direktur dalam bidangnya masing-masing mengurus dan menguasai seluruh kekayaan Perusahaan.
(4).
Apabila Direktur Utama tidak ada atau berhalangan, maka jabatannya diwakili oleh Direktur tertua dalam masa jabatan, sedang apabila Direktur termaksud tidak ada atau berhalangan diwakili oleh Direktur yang lain.
(5).
Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Menteri.
(1). Dengan mengindahkan ketentuan tersebut pada Pasal 10 ayat
(4) PERATURAN PEMERINTAH ini Direktur Utama mewakili Perusahaan didalam dan diluar Pengadilan.
(2). Direktur Utama dengan seizin Menteri dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) Pasal ini kepada seorang Direktur yang khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/ badan lain.
BAGIAN …
(1).
Semua pegawai Perusahaan, termasuk Anggota Direksi dalam kedudukannya selaku demikian, yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajibannya dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
(2).
Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
(3).
Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat- surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
(4).
Pegawai tersebut pada ayat
(3) Pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya.
(5). Semua …
(5).
Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimana juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
(6).
Untuk kepentingan pemeriksaaan bertalian dengan penetapan pajak dan pengawasan akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) Pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.
TAHUN BUKU Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwin.
ANGGARAN PERUSAHAAN
(1).
Dalam waktu yang ditetapkan oleh Menteri selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka Direksi menyampaikan langsung anggaran Perusahaan untuk tahun pembukuan berikutnya kepada Menteri untuk dimintakan persetujuan.
(2).
Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dicantumkan didalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
(3). Tambahan …
(3).
Tambahan/perubahan Anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang sedang berjalan harus mendapat persetujuan Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA DAN KEGIATAN PERUSAHAAN Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi disampaikan langsung kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN
(1).
Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan perhitungan laba rugi.
Neraca dan perhitungan laba rugi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri, Badan Pemeriksa Keuangan dan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun buku Perusahaan berakhir.
(2).
Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
(3).
Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah diterimanya perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan secara tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
(4). Jika …
(4).
Jika Menteri telah memberikan pengesahan atas perhitungan tahunan tersebut, sesuai dengan hasil pemeriksaaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara maka ini berarti pemberian pembebasan sepenuhnya kepada Direksi untuk segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut .
PENGGUNAAN LABA
(1).
Dari laba bersih yang telah disahkan menurut Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH ini disisihkan untuk:
a. Dana Pembangunan Semesta sebesar 55% (limapuluh lima perseratus);
b. Cadangan umum sebesar 20% (duapuluh perseratus) sampai cadangan umum tersebut menjadi jumlah 2 (dua) kali modal Perusahaan, sedangkan sisanya sebesar 25% (duapuluh lima perseratus) dipergunakan untuk sumbangan dana pensiun, dana sosial, dana pendidikan dan jasa produksi yang perincian perbandingan pembagiannya ditetapkan lanjut oleh Menteri.
(2).
Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan PERATURAN PEMERINTAH.
(3).
Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan sebagaimana termaksud pada Pasal 18 ayat
(2) UNDANG-UNDANG Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara
Tahun 1960 Nomor 59;
Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 1989) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
BAGIAN …
Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang ditentukan oleh Menteri berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perusahaan Negara yang berlaku.
(1).
Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH.
(2).
Semua kekayaan Perusahaan setelah dilakukan likwidasi menjadi milik Negara.
(3).
Pertanggungan jawab likwidasi disampaikan langsung kepada Menteri yang dengan pengesahan pertanggungan jawab likwidasi tersebut oleh Menteri berarti memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada likwidatur atas pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.