Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1962 tentang PENDIRIA...

Pasal 2

(1) P.N. Peprida adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini, (2) Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksudkan dengan : a. "Pemerintah" … a. "Pemerintah" ialah PRESIDEN Republik INDONESIA ; b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan ; c. "Perusahaan" ialah P.N. Peprida ; d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Peprida ; e. "Proyek atau "Proyek Industri" ialah Proyek-proyek sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2). Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum yang berlaku di INDONESIA. Tempat kedudukan.

Pasal 2

Pasal 13

Koreksi

(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan. (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan (3) Tata tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. Pasal 14. (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan yang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan yang melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Ketentuan-ketentuan tentang ganti rugi tersebut terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan. (3) Semua … (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau ditempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata dipergunakan. untuk keperluan itu diwajibkan bertanggung jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Pegawai termasuk ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan, Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut peraturan/ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara pengurusannya. (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal di anggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan. (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Akuntan Negara. Kepegawaian. Pasal 15. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian, yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun … Tahun Buku.

Pasal 16

Koreksi

Tahun Buku Perusahaan ialah tahun takwim. Anggaran belanja Perusahaan.

Pasal 17

Koreksi

Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran belanja Perusahaan untuk dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan Berkala tentang keuangan/ kegiatan Perusahaan.

Pasal 18

Koreksi

Laporan berkala tentang keuangan/kegiatan Perusahaan dengan disertai perhitungan nya dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri Laporan Perhitungan Tahunan.

Pasal 19

Koreksi

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang berupa laporan keuangan ("Financial report") yang terdiri dari : a. Neraca - yang merupakan pertanggungan jawab pemakaian anggaran belanja (budget) tahun yang lalu ; b. Rentabilitet - dari Pemeriksaan c. Perhitungan harga pokok - (cost price) dari proyek-proyek yang akan segera selesai (2) Hal … (2) Hal yang tersebut dalam ayat (1) oleh Direksi dikirim kan kepada mMenteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri. (3) Cara penilaian pos-pos perhitungan tersebut dalam ayat (1) harus disebutkan. (4) Laporan perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri Pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhubungan itu dan perincian penggunaannya. (5) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima laporan perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan. Pembubaran

Pasal 20

Koreksi

(1) Perubahan Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara. (3) Pertanggungan jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Pasal 21

Koreksi

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 22. … Pasal 22. PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahui nya memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembara-Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pd. PRESIDEN Republik INDONESIA, ttd DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pd. Sekretaris Negara, ttd A.W. SURJOADININGRAT S.H. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 NOMOR 94

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1962 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INDUSTRI DASAR

BAB II

Pasal 2

Pasal 4

BAB II

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 13

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB III

Pasal 21