PP

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang PENGAWASAN ORANG ASING DAN TINDAKAN KEIMIGRASIAN

PP Nomor 31 Tahun 1994

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Pengumpulan Data

Pasal 5

Pengumpulan data orang asing dilakukan dengan cara menghimpun data dan informasi setiap orang asing yang : a. masuk atau ke luar wilayah Negara Republik INDONESIA; b. berada di wilayah Negara Republik INDONESIA; dan c. melakukan kegiatan di wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 6

Dalam rangka menghimpun data dan informasi mengenai masuk dan ke luar, keberadaan serta kegiatan orang asing di wilayah Negara Republik INDONESIA, Pejabat Imigrasi melakukan pemantauan keimigrasian.

Pasal 7

Dalam rangka pemantauan keimigrasian Pejabat migrasi berwenang: a. mendapatkan keterangan dari masyarakat atau Instansi Pemerintah; b. mendatangi tempat-tempat atau hubungan yang diduga dapat ditemukan bahan keterangan mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing; dan atau c. memeriksa Surat Perjalanan atau Dokumen Keimigrasian orang asing. Pasal 8…

Pasal 8

Setiap orang asing yang masuk atau ke luar wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memberikan keterangan identitas, keterangan kedatangan atau keberangkatan, dan keterangan lain yang diperlukan kepada Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.

Pasal 9

(1) Penanggung jawab penginapan wajib menyediakan buku tamu dan daftar isian orang asing yang memuat data : a. nama; b. jenis kelamin; c. status sipil; d. status kewarganegaraan; e. tempat dan tanggal lahir; f. pekerjaan; g. alamat di negaranya; h. nomor dan tanggal berlakunya paspor; i. jenis visa; j. Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk wilayah INDONESIA; k. tujuan; dan l. tanda tangan. (2) Penanggung... (2) Penanggung jawab penginapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyampaikan daftar tamu orang asing kepada Kantor Kepolisian Negara setempat, selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing yang bersangkutan. (3) Penanggung jawab penginapan wajib memperlihatkan buku tamu dan daftar isian orang asing serta memberikan keterangan tentang tamu orang asing, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi, Polisi dan aparat keamanan lainnya yang sedang bertugas. (4) Salinan daftar isian orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disimpan oleh penanggung jawab penginapan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Setiap orang yang memberikan kesempatan orang asing menginap di tempat kediamannya wajib melaporkan kepada Kantor Kepolisian Republik INDONESIA atau Pejabat Pemerintah Daerah setempat dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak tanggal kedatangan orang asing tersebut.

Pasal 11

Setiap orang asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA wajib memperlihatkan Surat Perjalanan, atau Dokumen Keimigrasian dan surat-surat keimigrasian lain yang dimilikinya, apabila diminta oleh Pejabat Imigrasi yang sedang bertugas. Bagian…

BAB Ketiga

Pendaftaran

Pasal 12

(1) Orang asing yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, wajib mendaftarkan diri pada Kantor Imigrasi setempat. (2) Pendaftaran pada Kantor Imigrasi dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak hari ke 91 (sembilan puluh satu). (3) Pelaksanaan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan bersamaan pada saat yang bersangkutan memperoleh perpanjangan Izin Kunjungan atau pemberian Izin Tinggal Terbatas. (4) Kewajiban mendaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), bagi anak yang berumur sampai dengan 16 (enam belas) tahun dan belum kawin dilakukan oleh orang tua atau walinya.

Pasal 13

Kewajiban mendaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) tidak berlaku bagi orang asing dan keluarganya yang berada di wilayah Negara Republik INDONESIA dalam rangka tugas diplomatik dan konsuler.

Pasal 14

(1) Pendaftaran orang asing dilakukan dengan cara mengisi daftar isian yang memuat : a. nama; b.jenis kelamin; c. status... c. status sipil; d. status kewarganegaraan; e. tempat dan tanggal lahir; f. pekerjaan; g. alamat; h. nomor dan tanggal berlakunya paspor; i. tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tanggal masuk wilayah Negara Republik INDONESIA; dan j. masa berlakunya izin pendaftaran. (2) Orang asing yang telah melakukan pendaftaran, diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 15

(1) Direktur Jenderal Imigrasi bertanggung jawab atas pemeliharaan daftar orang asing untuk seluruh wilayah Negara Republik INDONESIA. (2) Daftar orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan kepada Badan atau Instansi Pemerintah yang bidang tugasnya menyangkut pengawasan orang asing.

Pasal 16

Pemeliharaan daftar orang asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, di Propinsi Daerah Tingkat I dilakukan oleh Kepala Kantor wilayah, dan di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II oleh Kepala Kantor Imigrasi. Pasal 17…

Pasal 17

(1) Orang asing yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) wajib melaporkan setiap perubahan keluarga, status sipil, status kewarganegaraan, alamat atau pekerjaan kepada Kantor Imigrasi setempat. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak adanya perubahan tersebut. (3) Apabila perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terjadi di luar wilayah Negara Republik INDONESIA, kewajiban mendaftar dilakukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya di INDONESIA.

Pasal 18

(1) Dalam hal di daerah tempat tinggal orang asing tidak terdapat Kantor Imigrasi, kewajiban melapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan melalui Pejabat Pemerintah Daerah setempat. (2) Pejabat Pemerintah Daerah setempat meneruskan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Kepala Kantor Imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi daerah tempat tinggal orang asing tersebut. Pasal 19…

Pasal 19

(1) Setiap orang asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Tetap, wajib melapor kepada Kantor Kepolisian Republik INDONESIA ditempat tinggal atau kediamannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak memperoleh izin tinggal tersebut. (2) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila pindah alamat wajib melapor kepada Kantor Kepolisian Republik INDONESIA ditempat tinggal atau kediamannya yang lama dan yang baru, dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal kepindahannya. (3) Setiap orang asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang telah melapor kepada Kantor Kepolisian Republik INDONESIA setempat diberi surat keterangan lapor diri.

BAB III

TINDAKAN KEIMIGRASIAN

Pasal 24

(1) Tindakan Keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh Pejabat Imigrasi yang berwenang. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian selambat-lambatnya tujuh hari terhitung sejak tanggal penetapan. (3) Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik INDONESIA, keputusan tindakan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya. Pasal 25…

Pasal 25

(1) Setiap orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian dapat mengajukan keberatan kepada Menteri dalam jangka waktu tiga hari sejak tanggal diterimanya Keputusan Tindakan Keimigrasian. (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menunda atau menghalangi pelaksanaan keputusan tindakan keimigrasian.

Pasal 26

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan oleh orang asing yang bersangkutan atau wakilnya yang sah. (2) Wakil yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah : a. orang tua atau walinya yang bertanggung jawab atas orang asing tersebut; b. pengusaha atau sponsor yang bertanggung jawab atas kedatangan orang asing tersebut di INDONESIA; atau c. orang lain yang memperoleh kuasa khusus.

Pasal 27

(1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara tertulis melalui Direktur Jenderal Imigrasi dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai alasan keberatannya. (2) Direktur... (2) Direktur Jenderal Imigrasi selambat-lambatnya 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak menerima pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyampaikan keberatan tersebut disertai pertimbangan-pertimbangannya kepada Menteri.

Pasal 28

Menteri memberikan keputusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan dari Direktur Jenderal Imigrasi.

Pasal 29

(1) Menteri dalam memberikan keputusan dapat menolak atau menerima pengajuan keberatan. (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersifat final.

Pasal 30

Ketentuan mengenai Pejabat Imigrasi yang berwenang melakukan tindakan keimigrasian, tata cara penindakan keimigrasian, pengajuan dan pemeriksaan keberatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri. Bagian…

Pasal 31

Orang asing dapat ditempatkan di dalam Karantina Imigrasi dengan alasan-alasan : a. berada di wilayah Negara Republik INDONESIA tanpa memiliki izin keimigrasian yang sah; b. dalam rangka menunggu proses pengusiran atau deportasi; atau c. dalam rangka menunggu Keputusan Menteri mengenai pengajuan keberatan yang dilakukan.

Pasal 32

(1) Pada setiap Kantor Imigrasi dan atau tempat-tempat lain dapat dibentuk Karantina Imigrasi. (2) Ketentuan mengenai tugas, wewenang, klasifikasi Karantina Imigrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.