Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubaha...

Pasal I

PERATURAN PEMERINTAH Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 4489) yang telah beberapa kali diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH: a. Nomor 44 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5019); dan b. Nomor 43 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2013 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 6422), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal I

Pasal 22B

Koreksi

Pendapatan tol selama masa konsesi dan/atau tambahan masa konsesi untuk suatu ruas jalan tol dapat digunakan untuk mendukung pendanaan Pemerintah bagi percepatan pembangunan jalan tol yang layak secara ekonomi tetapi belum layak secara finansial. 3. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

Koreksi

(1) Selain ditetapkan menjadi jalan umum tanpa tol sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), jalan tol yang telah selesai masa konsesinya dapat tetap difungsikan sebagai jalan tol oleh Menteri atas rekomendasi BPJT dalam hal: a. mempertimbangkan keuangan negara untuk pengoperasian dan pemeliharaan; b. untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan jalan tol yang bersangkutan; dan/atau c. mendukung pengusahaan jalan tol lainnya yang layak secara ekonomi, tetapi belum layak secara finansial yang ditugaskan oleh Pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara. (2) Besaran tarif untuk jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kebutuhan biaya operasi dan pemeliharaan, peningkatan kapasitas yang ada, serta pengembangan jalan tol yang bersangkutan.

Pasal II

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 2017 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Agustus 2017 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol

Pasal I

Pasal 20

Pasal I

Pasal 20

Pasal 22B

Pasal 51

Pasal II