Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI SEKOLAH TINGGI DAN AKADEMI

PP Nomor 3 Tahun 1988

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: a. Sekolah tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keahlian dalam suatu cabang ilmu, teknologi, atau seni yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Instansi Pemerintah lainnya, dan penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; b. Akademi adalah lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan keahlian khusus dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu, teknologi, atau seni yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, instansi Pemerintah lainnya dan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; c. Pembinaan sekolah tinggi dan akademi adalah: 1) perencanaan berbagai jenis pendidikan yang dibutuhkan, termasuk perencanaan anggaran; 2) pengaturan standardisasi yang meliputi isi dan kualitas pendidikan guna disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan; 3) pengaturan akreditasi/penilaian; 4) pengaturan, dan pemberian persetujuan penyelenggaraan pendidikan; d. Pembinaan penyelenggaraan pendidikan dan latihan seperti tersebut pada huruf c di atas, khususnya bagi sekolah tinggi dan akademi yang populasinya pegawai negeri dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah berkonsultasi dengan Lembaga Administrasi Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. Ketua Sekolah Tinggi adalah Ketua Sekolah Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1961; f. Direktur Akademi adalah Ketua Akademi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 1961; g. Pendidikan keahlian dan pendidikan keahlian khusus adalah pendidikan yang menuju ke suatu keahlian profesional dan keahlian khusus sebagaimana diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 5 Tahun 1980 jo PERATURAN PEMERINTAH Nomor 27 Tahun 1981; h. Jurusan adalah unsur pelaksana sekolah tinggi dalam satu atau sebagian cabang ilmu, ketrampilan teknologi, dan seni tertentu; i. Laboratorium/studio adalah sarana penunjang jurusan di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat; j. Instalasi adalah sarana fisik yang menunjang sekolah tinggi dan akademi di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat; k. Unsur kelengkapan sekolah tinggi dan akademi adalah unit organisasi non- struktural di lingkungan sekolah tinggi dan akademi; l. Penyelenggara perguruan tinggi swasta adalah badan hukum yang menyelenggarakan perguruan tinggi swasta yang bersifat sosial yang dapat berbentuk yayasan, atau wakaf yang pendiriannya dilakukan dengan akta otentik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 2

Koreksi

(1) Sekolah tinggi dan akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah unit organik yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas pendidikan tingkat menengah, yang masing-masing dipimpin oleh Ketua dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (2) Sekolah tinggi dan akademi yang diselenggarakan oleh instansi Pemerintah selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan adalah unit organik di lingkungan instansi tersebut yang masing-masing dipimpin oleh Ketua dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi yang bersangkutan yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (3) Sekolah tinggi dan akademi yang diselenggarakan oleh penyelenggara perguruan tinggi swasta adalah unit organisasi yang masing-masing dipimpin oleh Ketua dan Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang bersangkutan yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 3

(1) Tugas pokok sekolah tinggi adalah memberikan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Tugas pokok akademi adalah memberikan pendidikan dan pengajaran yang ditujukan pada keahlian khusus, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekolah tinggi dapat menyelenggarakan Program S1 berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (4) Bagi lulusan Program S1 dari sekolah tinggi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat mengikuti Program Pasca Sarjana pada perguruan tinggi yang telah menyelenggarakan Program Pasca Sarjana.

Pasal 4

(1) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sekolah tinggi mempunyai fungsi : a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menuju ke suatu keahlian profesional; b. melaksanakan penelitian terapan dalam rangka pengembangan teknologi, pendidikan, dan seni; c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat; d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya; e. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif dan perpustakaan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) akademi mempunyai fungsi: a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang ditujukan kepada suatu keahlian khusus; b. melaksanakan pengabdian pada masyarakat; c. melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungannya; d. melaksanakan kegiatan pelayanan administratif dan perpusatakaan.

BAB V

JURUSAN

Pasal 9

Koreksi

(1) Jurusan dipimpin oleh seorang Ketua Jurusan yang dipilih dari antara tenaga pengajar biasa dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (2) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Ketua Jurusan dibantu oleh seorang Sekretaris Jurusan.

Pasal 10

Koreksi

Jurusan pada sekolah tinggi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menuju ke suatu keahlian profesional, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, jurusan mempunyai fungsi : a. melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang menuju ke suatu keahlian profesional dalam sebagian atau satu cabang ilmu, teknologi atau seni tertentu bagi program pendidikan yang ada; b. melaksanakan penelitian terapan dan pengembangan keahlian profesional dalam satu cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu; c. melaksanakan pengabdian pada masyarakat; d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika.

Pasal 12

Jurusan terdiri dari : a. Ketua Jurusan; b. Sekretaris Jurusan; c. Kelompok Pengajar; d. Laboratorium/studio.

Pasal 13

(1) Kelompok pengajar adalah tenaga pengajar/instruktur di lingkungan sekolah tinggi dan akademi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada atasan masing-masing di lingkungan sekolah tinggi dan akademi. (2) Kelompok pengajar terdiri dari a. tenaga pengajar biasa/instruktur biasa; b. tenaga pengajar luar biasa/instruktur luar biasa. (3) Jenis dan jenjang kepangkatan tenaga pengajar/instruktur diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Kelompok pengajar di sekolah tinggi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran, penelitian terapan, dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberi bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka mengembangkan penalaran, minat, dan kesejahteraan mahasiswa di dalam proses pendidikannya. (2) Kelompok pengajar di akademi mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran dan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada para mahasiswa dalam rangka mengembangkan penalaran, minat, dan kesejahteraan mahasiswa di dalam proses pendidikannya.

Pasal 15

(1) Laboratorium/studio adalah sarana penunjang dalam satu atau sebagian cabang ilmu, ketrampilan teknologi, atau seni tertentu sesuai dengan keperluan bidang studi keahlian profesional dan keahlian khusus yang bersangkutan. (2) Laboratorium/studio dipimpin oleh seorang tenaga pengajar biasa senior/ instructor senior yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu, teknologi, atau seni tertentu dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Jurusan.

BAB VI

UNSUR KELENGKAPAN

Pasal 16

Koreksi

Unsur kelengkapan sekolah tinggi dan akademi adalah unit organisasi non struktural yang terdiri dari Senat, Dewan Penyantun, dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan.

Pasal 17

Koreksi

(1) Senat adalah badan normatif yang ada pada sekolah tinggi dan akademi yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan tenaga pengajar, yang ditentukan oleh Ketua/Direktur. (2) Tugas utama Senat adalah merumuskan kebijaksanaan pendidikan dan penilaian prestasi akademi dan kecakapan serta kepribadian tenaga pengajar.

Pasal 18

(1) Dewan Penyantun Sekolah Tinggi adalah Akademi adalah suatu forum yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang menaruh perhatian kepada pendidikan dan pembangunan guna menyantuni sekolah tinggi dan akademi dan merupakan jembatan antara masyarakat dengan sekolah tinggi dan akademi. (2) Untuk sekolah tinggi dan akademi yang diselenggarakan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pembentukan Dewan Penyantun dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (3) Untuk sekolah tinggi dan akademi yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah selain Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pembentukan Dewan Penyantun dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah yang bersangkutan. (4) Untuk sekolah tinggi dan akademi yang diselenggarakan oleh penyelenggara perguruan tinggi swasta, pembentukan Dewan Penyantun dan susunan keanggotaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang bersangkutan. (5) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) masing-masing ditetapkan berdasarkan usul Ketua sekolah tinggi dan Direktur akademi yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 19

Badan Koordinasi Kemahasiswaan adalah suatu wadah komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan.

BAB VIII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTLAN

Pasal 21

Koreksi

(1) Ketua sekolah tinggi dan Direktur akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikn oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Ketua sekolah tinggi dan Direktur akademi di lingkungan instansi Pemerintah di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pembantu Ketua, Kepala Unit Tata Usaha, Kepala Sub Unit Tata Usaha, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala unit penelitian, Kepala laboratorium/studio, dan Kepala instalasi pada sekolah tinggi serta Pembantu Direktur, Kepala Unit Tata Usaha dan Kepala Urusan pada akademi di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atas usul Ketua Sekolah Tinggi atau Direktur akademi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pembantu Ketua, Kepala Unit Tata Usaha, Kepala Sub Unit Tata Usaha, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan, Kepala unit penelitian, Kepala laboratorium/studio, dan Kepala instalasi pada sekolah tinggi serta Pembantu Direktur, Kepala Unit Tata Usaha dan Kepala Urusan pada akademi di lingkungan instansi Pemerintah di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diangkat dan diberhentikan oleh Pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan atas usul Ketua sekolah tinggi atau Direktur akademi yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. (5) Pengangkatan dan pemberhentian Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Sekretaris Jurusan pada sekolah tinggi, serta Pembantu Direktur pada akademi sebagaimana dimaksud data ayat (4) dilakukan setelah berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (6) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh pimpinan instansi Pemerintah yang bersangkutan setelah berkonsultasi dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 22

(1) Ketua sekolah tinggi dan Direktur akademi yang diselenggarakan oleh penyelenggara perguruan tinggi swasta diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang bersangkutan (2) Pembantu Ketua, Ketua Jurusan, Kepala Unit Tata Usaha, Sekretaris Jurusan dan Kepala Sub Unit Tata Usaha pada sekolah tinggi serta Pembantu Direktur, Kepala Unit Tata Usaha dan Kepala Urusan pada akademi yang diselenggarakan oleh penyelenggara perguruan tinggi swasta diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang bersangkutan atas usul Ketua dan Direktur masing-masing. (3) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara perguruan tinggi swasta yang bersangkutan dengan memperhatikan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 23

Masa jabatan Ketua, Pembantu Ketua, Direktur, Pembantu Direktur, dan Ketua Jurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 adalah selama 3 (tiga) tahun, dan setelah itu ia dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak boleh lebih dari 2 (dua) periode berturut-turut.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1988 tentang POKOK-POKOK ORGANISASI SEKOLAH TINGGI DAN AKADEMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB IX

Pasal 24

BAB X

Pasal 25

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

Pasal 28