PP

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1983 tentang TATA CARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN), PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PP Nomor 3 Tahun 1983

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PEMBINAAN

Pasal 3

(1) Pembinaan terhadap PERJAN dilakukan oleh Menteri yang dalam pelaksanaannya dibantu secara teknis operational oleh Direktur Jenderal dan secara administratif oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan bidang tanggung jawabnya masing-masing. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini Direktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sepanjang menyangkut hal-hal keuangan dilakukan oleh Menteri bersama-sama Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1) Pembinaan terhadap PERUM dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini Menteri dibantu oleh dan MENETAPKAN lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya. (3) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2)Pasal ini Direktur Jenderal menerima petunjuk dari dan melaporkan segala sesuatunya kepada Menteri.

Pasal 5

(1) Pembinaan kekayaan negara yang tertanam dalam PERSERO dilakukan oleh Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh modal PERSERO adalah modal negara, dan sebagai Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh modal PERSERO adalah modal negara. (2) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham menguasakan wewenangnya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Menteri dengan dibantu oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan MENETAPKAN hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan PERSERO selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH ini. (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku bagi pengangkatan dan Pemberhentian Direksi/anggota Direksi atau Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris PERSERO.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini, Menteri dibantu oleh dan dapat menugaskan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pembinaan terhadap PERSERO.

Pasal 7

(1) Dalam mewujudkan keserasian antara pembinaan keuangan dan pembinaan terhadap PERSERO, maka Menteri dan Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya masing- masing wajib mengadakan koordinasi dan konsultasi dalam menghadapi Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah penting lainnya dalam rangka pembinaan dan pengelolaan PERSERO.

Pasal 8

(1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini khususnya mengenai pengesahan anggaran dan laporan tahunan PERSERO, Menteri Keuangan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri berdasarkan tata cara sebagai berikut: a. Sebelum diadakan pembahasan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana anggaran perusahaan (anggaran ekspolitasi dan anggara investasi) dan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan lainnya), rencana anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan tersebut terlebih dahulu dibahas secara bersama oleh departemen teknis yang bersangkutan dan Departemen Keuangan; b. Hasil pembahasan tersebut di atas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri, merupakan pendapat dan pendirian pemegang saham milik negara dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan hak substistusinya yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan, atau oleh Direktur Jenderal yang ditunjuknya. c. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) Pasal ini Menteri atau Direktur Jenderal yang ditunjuknya berdasarkan hak substitusinya, didampingi oleh seorang pejabat Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku juga bagi hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PERSERO.

BAB Ketiga

PERSER0

Pasal 5

(1) Pembinaan kekayaan negara yang tertanam dalam PERSERO dilakukan oleh Menteri Keuangan yang berkedudukan sebagai Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh modal PERSERO adalah modal negara, dan sebagai Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh modal PERSERO adalah modal negara. (2) Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham menguasakan wewenangnya kepada Menteri atau pejabat yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Menteri dengan dibantu oleh Direktur Jenderal yang bersangkutan MENETAPKAN hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan PERSERO selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham, dengan mengindahkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PERATURAN PEMERINTAH ini. (4) Pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini tidak berlaku bagi pengangkatan dan Pemberhentian Direksi/anggota Direksi atau Dewan Komisaris/anggota Dewan Komisaris PERSERO.

Pasal 6

Dalam melaksanakan kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini, Menteri dibantu oleh dan dapat menugaskan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pembinaan terhadap PERSERO.

Pasal 7

(1) Dalam mewujudkan keserasian antara pembinaan keuangan dan pembinaan terhadap PERSERO, maka Menteri dan Menteri Keuangan dalam melaksanakan tugasnya masing- masing wajib mengadakan koordinasi dan konsultasi dalam menghadapi Rapat Umum Pemegang Saham. (2) Koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, juga dilakukan untuk menghadapi masalah-masalah penting lainnya dalam rangka pembinaan dan pengelolaan PERSERO.

Pasal 8

(1) Dalam rangka penguasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini khususnya mengenai pengesahan anggaran dan laporan tahunan PERSERO, Menteri Keuangan mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan Menteri berdasarkan tata cara sebagai berikut: a. Sebelum diadakan pembahasan dan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rencana anggaran perusahaan (anggaran ekspolitasi dan anggara investasi) dan laporan keuangan tahunan yang telah diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (neraca, perhitungan laba rugi, dan laporan lainnya), rencana anggaran perusahaan dan laporan keuangan tahunan tersebut terlebih dahulu dibahas secara bersama oleh departemen teknis yang bersangkutan dan Departemen Keuangan; b. Hasil pembahasan tersebut di atas setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan dan Menteri, merupakan pendapat dan pendirian pemegang saham milik negara dalam forum Rapat Umum Pemegang Saham yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Menteri berdasarkan hak substistusinya yang dikuasakan oleh Menteri Keuangan, atau oleh Direktur Jenderal yang ditunjuknya. c. Dalam Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat (1) Pasal ini Menteri atau Direktur Jenderal yang ditunjuknya berdasarkan hak substitusinya, didampingi oleh seorang pejabat Departemen Keuangan yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. (2) Tata cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, berlaku juga bagi hal-hal lain yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar PERSERO.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 9

(1) Pengelolaan terhadap PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai satuan usaha dilakukan masing-masing oleh Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang usaha dan keperdataan. (2) Tanggung jawab administratif fungsional PERJAN, PERUM, dan PERSERO sebagai badan usaha milik negara terhadap pemerintah dalam hal ini Menteri dan/atau Menteri Keuangan, dilakukan oleh Direktur Utama PERJAN untuk PERJAN, Direktur Utama PERUM untuk PERUM, dan Direktur Utama PERSERO untuk PERSERO.

Pasal 10

Pengesahan laporan tahunan dari PERJAN, PERUM, dan PERSERO dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 11

(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan dan/atau perubahannya serta laporan tahunan PERJAN diajukan oleh Direktur Utama PERJAN kepada Menteri untuk memperoleh persetujuannya, berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan. (2) Menteri memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan mengenai semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan aktiva tetap PERJAN.

Pasal 12

(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan dan/atau perubahan/tambahannya serta laporan tahunan PERUM diajukan oleh Direksi PERUM kepada Menteri untuk memperoleh pengesahannya, berdasarkan penilaian bersama oleh Menteri dan Menteri Keuangan. (2) Menteri memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan mengenai semua kegiatan penyerahan dan/atau pemindahtanganan, pembebanan dan/atau penghapusan aktiva tetap serta pinjaman jangka menengah/panjang PERUM.

Pasal 13

(1) Rencana kerja dan anggaran perusahaan PERSERO dan/atau perubahan /tambahannya diajukan oleh Direksi PERSERO kepada Rapat Umum Pemegang Saham untuk memperoleh pengesahannya sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Menteri selaku kuasa pemegang saham memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham mengenai tindakan-tindakan atau hal- hal tersebut di bawah ini : a. Rencana perubahan jumlah modal saham PERSERO; b. Rencana penjualan serta pemindahtanganan atau pembebanan aktiva tetap PERSERO, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat (2) Pasal ini; c. Rencana penyertaan modal atau pelepasan penyertaan modal PERSERO dalam Perseroan Terbatas atau badan usaha lainnya; d. Rencana pendirian anak perusahaan; e. Rencana pelepasan sebagian atau seluruh saham PERSERO; f. Rencana menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan rencana memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dan pinjaman jangka pendek yang tidak bersifat operasional melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan; g. Rencana likuidasi, penggabungan, atau reorganisasi PERSERO dalam bentuk lain; h. Rencana Anggaran Dasar PERSERO dan perubahannya; i. Rencana PERSERO mengadakan kontrak manajemen, kontrak lisensi, atau kontrak- kontrak sejenisnya dengan badan usaha/pihak lain; j . Rencana pentapan dan pembagian laba PERSERO; k. Rencana penetapan gaji Direksi, berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya, termasuk pensiun; l. Rencana untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan piutang dan penghapusan persediaan barang yang melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO dilakukan sebagai berikut : a. 1. Direktur Utama PERJAN oleh PRESIDEN atas usul Menteri; 2. Direktur PERJAN oleh Menteri; b. Direktur Utama dan Direktur PERUM oleh PRESIDEN atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kuangan; c. Direktur Utama dan Direktur PERSERO oleh Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usul Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969, Menteri Keuangan mengangkat anggota Direksi PERSERO dari calon-calon yang diajukan oleh Menteri, yang telah memenuhi persyaratan- persyaratan. (2) Dalam hal Menteri Keuangan berpendapat bahwa calon-calon anggota Direksi PERSERO yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, maka Menteri Keuangan meminta kepada Menteri agar diusulkan calon-calon lain.

Pasal 16

(1) Apabila berdasarkan pengalaman pembinaan beberapa waktu, Menteri menganggap Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, atau Direksi PERSERO, ataupun salah seorang anggota Direksi tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan, maka sebelum habis masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PERATURAN PEMERINTAH ini Menteri dapat : a. dalam hal PERJAN, mengusulkan kepada PRESIDEN pemberhentian/ penggantian Direktur Utama; b. dalam hal PERUM, mengusulkan kepada PRESIDEN pemberhentian/ penggantian seluruh atau salah seorang anggota Direksi; c. dalam hal PERSERO, mengusulkan kepada Menteri Keuangan pemberhentian/penggantian seluruh atau salah seorang anggota Direksi. (2) Apabila Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham berpendapat bahwa seluruh anggota Direksi suatu PERSERO atau salah seorang anggota Direksinya atau lebih, setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak cukup cakap atau ternyata tidak tepat dalam jabatannya ataupun ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka ia menyampaikan pendapatnya kepada Menteri dan meminta agar diusulkan seluruh anggota Direksi atau salah seorang anggota Direksinya atau lebih, untuk menggantinya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini pimpinan badan usaha milik negara yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan (manajemen) perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan, untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO mencurahkan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan diadakannya badan usaha yang bersangkutan. (3) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, anggota Direksi PERUM, dan anggota Direksi PERSERO tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini : a. Direktur Utama atau Direktur pada badan usaha milik negara lainnya, atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Direktur Utama PERJAN dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur. (2) Direksi PERUM dan PERSERO terdiri dari sebanyak-banyaknya seorang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur.

Pasal 19

(1) Masa jabatan Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO ialah 5 (lima) tahun. (2) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO setelah selesai masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 20

(1) Setiap perubahan baik yang diakibatkan oleh transaksi maupun oleh kejadian lain dalam PERJAN, PERUM, dan PERSERO yang mempengaruhi aktiva, hutang, modal, biaya, dan pendapatan harus dibukukan atas dasar satu sistem akuntansi yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini disusun dan dilaksanakan oleh Pimpinan PERJAN, PERUM, dan PERSERO agar dapat berjalan dengan baik berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama pemisahan fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. (3) Dalam rangka pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara menilai sistem yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dan bilamana perlu memberikan petunjuk serta saran penyempurnaan.

BAB Kelima

Pimpinan PERJAN, PERUM, dan PERSERO

Pasal 14

Pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO dilakukan sebagai berikut : a. 1. Direktur Utama PERJAN oleh PRESIDEN atas usul Menteri; 2. Direktur PERJAN oleh Menteri; b. Direktur Utama dan Direktur PERUM oleh PRESIDEN atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Kuangan; c. Direktur Utama dan Direktur PERSERO oleh Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usul Menteri.

Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1969, Menteri Keuangan mengangkat anggota Direksi PERSERO dari calon-calon yang diajukan oleh Menteri, yang telah memenuhi persyaratan- persyaratan. (2) Dalam hal Menteri Keuangan berpendapat bahwa calon-calon anggota Direksi PERSERO yang diusulkan tidak memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan, maka Menteri Keuangan meminta kepada Menteri agar diusulkan calon-calon lain.

Pasal 16

(1) Apabila berdasarkan pengalaman pembinaan beberapa waktu, Menteri menganggap Direktur Utama PERJAN, Direksi PERUM, atau Direksi PERSERO, ataupun salah seorang anggota Direksi tidak cukup cakap atau ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan, maka sebelum habis masa jabatan pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 PERATURAN PEMERINTAH ini Menteri dapat : a. dalam hal PERJAN, mengusulkan kepada PRESIDEN pemberhentian/ penggantian Direktur Utama; b. dalam hal PERUM, mengusulkan kepada PRESIDEN pemberhentian/ penggantian seluruh atau salah seorang anggota Direksi; c. dalam hal PERSERO, mengusulkan kepada Menteri Keuangan pemberhentian/penggantian seluruh atau salah seorang anggota Direksi. (2) Apabila Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham berpendapat bahwa seluruh anggota Direksi suatu PERSERO atau salah seorang anggota Direksinya atau lebih, setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak cukup cakap atau ternyata tidak tepat dalam jabatannya ataupun ternyata tidak melaksanakan tugasnya dengan baik atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan, maka ia menyampaikan pendapatnya kepada Menteri dan meminta agar diusulkan seluruh anggota Direksi atau salah seorang anggota Direksinya atau lebih, untuk menggantinya sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Sebelum pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini pimpinan badan usaha milik negara yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

(1) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO diangkat berdasarkan syarat-syarat kemampuan dan keahlian dalam bidang pengelolaan (manajemen) perusahaan, memenuhi syarat lainnya yang diperlukan, untuk menunjang kemajuan perusahaan yang dipimpinnya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO mencurahkan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban, dan pencapaian tujuan diadakannya badan usaha yang bersangkutan. (3) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, anggota Direksi PERUM, dan anggota Direksi PERSERO tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap sebagaimana tersebut di bawah ini : a. Direktur Utama atau Direktur pada badan usaha milik negara lainnya, atau perusahaan swasta, atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan; b. Jabatan struktural dan fungsional lainnya dalam instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah; c. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

(1) Direktur Utama PERJAN dibantu oleh sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur. (2) Direksi PERUM dan PERSERO terdiri dari sebanyak-banyaknya seorang Direktur Utama dan 4 (empat) orang Direktur.

Pasal 19

(1) Masa jabatan Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO ialah 5 (lima) tahun. (2) Direktur Utama dan Direktur PERJAN, Direksi PERUM, dan Direksi PERSERO setelah selesai masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 PERATURAN PEMERINTAH ini.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 21

(1) Pengawasan terhadap PERJAN dilakukan oleh Menteri dan secara teknis dilakukan oleh Direktur Jenderal serta secara administratif di bidang keuangan dan personalia oleh Sekretaris Jenderal. (2) Inspektur Jenderal melaksanakan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengujian, dan penilaian serta pengusutan terhadap PERJAN.

Pasal 22

(1) Pengawasan keuangan PERJAN dilakukan juga oleh Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERJAN. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap PERJAN.

Pasal 23

Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan kepada Menteri dan Menteri Keuangan serta Direktur Utama PERJAN.

Pasal 24

(1) Pada setiap PERUM dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Menteri dapat MENETAPKAN lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya dalam rangka pembinaan terhadap Dewan Pengawas. (3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 25

Dewan Pengawas PERUM melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap PERUM dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Pasal 26

Dewan Pengawas PERUM dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan- laporan lainnya dari Direksi; b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi PERUM dan Direktur Jenderal-, c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; d. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi PERUM mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan; e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri; f. Memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PERUM dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas PERUM.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH ini Dewan Pengawas PERUM wajib memperhatikan : a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Menteri dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan; b. Ketentuan dalam peraturan pendirian PERUM serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan PERUM yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas PERUM mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas(untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan; b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perusahaan; c. Meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan; d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas PERUM; e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; f. Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian PERUM.

Pasal 29

(1) Dewan Pengawas PERUM mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas PERUM diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 30

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas PERUM, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban perusahaan.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERUM. (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap PERUM.

Pasal 32

Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan pula kepada Menteri, Menteri Keuangan, Direksi PERUM dan Dewan Pengawas.

Pasal 33

(1) Dewan Pengawas PERUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH ini terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERUM, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan. (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.

Pasal 34

(1) Pada setiap PERSERO dibentuk Dewan Komisaris yang bertanggung jawab kepada : a. Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal tidak seluruh saham dimiliki oleh negara; b. Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal seluruh saham dimiliki oleh negara. (2) Dewan Komisaris mewakili kepentingan pemegang saham.

Pasal 35

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 36

Dewan Komisaris PERSERO melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSERO dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk Menteri selaku kuasa pemegang saham dan Menteri Keuangan selaku pemegang saham/Rapat Umum Pemegang Saham serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dewan Komisaris PERSERO dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban a. Memberikan pendapat dan saran dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan serta perubahan/tambahannya, laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan-laporan lainnya dari Direksi; b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaian serta pendapatnya dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham, dengan tembusan kepada Direksi PERSERO; c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; d. Memberikan pendapat dan saran dalam Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham serta Direksi PERSERO mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan; e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh Menteri keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham; f. Memberikan laporan kepada Menteri Keuangan selaku pemegang saham dan Menteri selaku kuasa pemegang saham secara berkala (triwulanan, tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PERSERO dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Pasal 38

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 PERATURAN PEMERINTAH ini Dewan Komisaris PERSERO wajib memperhatikan: a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri selaku kuasa pemegang saham dan Menteri Keuangan selaku pemegang saham dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan; b. Ketentuan dalam Anggaran Dasar PERSERO serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan PERSERO yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Dewan Komisaris PERSERO mempunyai wewenang sebagai berikut a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi), dan memeriksa kekayaan perusahaan lainnya; b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perusahaan; c. Meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut penguasaan dan pengurusan perusahaan; d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris; e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; f. Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Dewan Komisaris mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu- waktu apabila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal dan masalah- masalah yang berhubungan dengan perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan rapat Dewan Komisaris diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 41

Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban perusahaan.

Pasal 42

(1) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERSERO. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap PERSERO.

Pasal 43

Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan pula kepada Menteri Keuangan selaku pemegang saham, dan Menteri selaku kuasa pemegang saham, Direksi dan Dewan Komisaris PERSERO.

Pasal 44

(1) Dewan Komisaris PERSERO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 PERATURAN PEMERINTAH ini terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen teknis, Departemen Keuangan, dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERSERO, atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri. (2) Salah seorang Anggota Dewan Komisaris PERSERO diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.

Pasal 45

(1) Kecuali untuk badan usaha milik negara yang dianggap tidak perlu, pada setiap badan usaha milik negara dibentuk satuan pengawasan intern yang merupakan aparatur pengawas intern perusahaan yang bersangkutan. (2) Satuan pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama PERJAN, Direktur Utama PERUM, dan Direktur Utama PERSERO yang bersangkutan.

Pasal 46

(1) Satuan pengawasan intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada badan usaha yang bersangkutan dan memberikan saran-saran perbaikannya. (2) Pimpinan PERJAN, PERUM, dan PERSERO menggunakan pendapat dan saran satuan pengawasan intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) perusahaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 47

dalam pelaksanaan tugasnya, satuan pengawasan intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lainnya dalam badan usaha yang bersangkutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 48

Satuan pengawasan intern dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 49

Pimpinan satuan pengawasan intern harus memiliki pendidikan dan/atau keahlian yang cukup memenuhi persyaratan sebagai pengawas intern, obyektif, dan berdedikasi tinggi.

Pasal 50

Kepala satuan pengawasan intern diangkat dan diberhentikan a. Untuk PERJAN, oleh Direktur Utama PERJAN; b. Untuk PERUM dan PERSERO oleh Direksi.

Pasal 51

(1) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap, dan mempunyai kemampuan : a. dalam hal PERUM, untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri mengenai pembinaan dan pengawasan PERUM; b. dalam hal PERSERO, untuk menjalankan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham danMenteri selaku kuasa pemegang saham. (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini anggota Dewan PengAwas atau Dewan Komisaris tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan PERUM atau PERSERO.

Pasal 52

(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan. (2) Anggota Dewan Komisaris PERSERO berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Komisaris Utama dan para Komisaris. (3) Yang dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dan/atau Menteri Keuangan adalah Ketua Dewan Pengawas PERUM, dan Komisaris Utama PERSERO, yang masing-masing mengkoordinasi anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan Komisaris PERSERO.

Pasal 53

(1) Masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas PERUM, Komisaris Utama dan Komisaris PERSERO ialah 3 (tiga) tahun. (2) Anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan Komisaris PERSERO setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 54

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas PERUM dan Dewan Komisaris PERSERO dilakukan oleh : a. PRESIDEN bagi anggota Dewan Pengawas PERUM atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan; b. Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham bagi anggota Dewan Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya dimiliki negara, setelah mendengar pertimbangan Menteri. (2) Apabila Menteri berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM atau Dewan Komisaris PERSERO setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada PRESIDEN dalam hal Dewan Pengawas PERUM dan kepada Menteri Keuangan dalam Dewan Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya dimiliki negara. (3) Apabila Menteri Keuangan berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Komisaris PERSERO setelah beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri Keuangan dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 PERATURAN PEMERINTAH ini setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 55

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas PERUM dan Dewan Komisaris PERSERO dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 56

(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM, dan anggota Dewan Komisaris PERSERO tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan badan usaha milik negara yang bersangkutan. (2) PRESIDEN dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 57

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern, Dewan Pengawas PERUM, dan Dewan Komisaris PERSERO, serta tenaga ahli, dibebankan kepada masing-masing PERUM dan PERSERO yang bersangkutan, dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran perusahaan.

BAB Kedua

PERUM

Pasal 24

(1) Pada setiap PERUM dibentuk Dewan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Menteri. (2) Menteri dapat MENETAPKAN lebih lanjut kewenangan Direktur Jenderal sesuai dengan bidang kegiatannya dalam rangka pembinaan terhadap Dewan Pengawas. (3) Dewan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan termasuk pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan.

Pasal 25

Dewan Pengawas PERUM melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap PERUM dan menjalankan keputusan-keputusan dan petunjuk-petunjuk dari Menteri.

Pasal 26

Dewan Pengawas PERUM dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban a. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal mengenai rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan, serta perubahan/tambahannya, laporan- laporan lainnya dari Direksi; b. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direksi PERUM dan Direktur Jenderal-, c. Mengikuti perkembangan kegiatan perusahaan, dan dalam hal perusahaan menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh; d. Memberikan pendapat dan saran kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan kepada Direksi PERUM mengenai setiap masalah lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan; e. Melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Menteri; f. Memberikan laporan kepada Menteri dan Menteri Keuangan secara berkala (triwulanan dan tahunan) serta pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan PERUM dan hasil pelaksanaan tugas Dewan Pengawas PERUM.

Pasal 27

Dalam pelaksanaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 PERATURAN PEMERINTAH ini Dewan Pengawas PERUM wajib memperhatikan : a. Pedoman dan petunjuk-petunjuk Menteri dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan; b. Ketentuan dalam peraturan pendirian PERUM serta ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku; c. Pemisahan tugas pengawas dengan tugas pengurusan PERUM yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 28

Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Dewan Pengawas PERUM mempunyai wewenang sebagai berikut : a. Melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas(untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan perusahaan; b. Memasuki pekarangan-pekarangan, gedung-gedung, dan kantor-kantor yang dipergunakan oleh perusahaan; c. Meminta penjelasan-penjelasan dari pimpinan perusahaan mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan perusahaan; d. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Pengawas PERUM; e. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan; f. Hal-hal lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam peraturan pendirian PERUM.

Pasal 29

(1) Dewan Pengawas PERUM mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali dan sewaktu-waktu apabila diperlukan. (2) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan, sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan hak serta kewajibannya. (3) Keputusan rapat Dewan Pengawas PERUM diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat. (4) Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasal 30

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas PERUM, Menteri dapat mengangkat seorang Sekretaris atas beban perusahaan.

Pasal 31

(1) Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara melakukan pemeriksaan akuntan atas laporan keuangan tahunan PERUM. (2) Pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Akuntan Publik dengan ketentuan bahwa hasil pemeriksaannya disetujui Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat pula dilakukan pemeriksaan operasional terhadap PERUM.

Pasal 32

Hasil pemeriksaan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan pula kepada Menteri, Menteri Keuangan, Direksi PERUM dan Dewan Pengawas.

Pasal 33

(1) Dewan Pengawas PERUM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 PERATURAN PEMERINTAH ini terdiri dari unsur-unsur pejabat departemen teknis yang bersangkutan, Departemen Keuangan dan departemen/instansi lain yang kegiatannya berhubungan dengan PERUM, atau pejabat lain yang diusulkan oleh Menteri dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan. (2) Salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM diangkat sebagai Ketua Dewan tersebut.

BAB Kelima

Keanggotaan Dewan Pengawas PERUM, dan Dewan Komisaris PERSERO

Pasal 51

(1) Anggota Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi, dipandang cakap, dan mempunyai kemampuan : a. dalam hal PERUM, untuk menjalankan kebijaksanaan Menteri mengenai pembinaan dan pengawasan PERUM; b. dalam hal PERSERO, untuk menjalankan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, Menteri Keuangan selaku pemegang saham danMenteri selaku kuasa pemegang saham. (2) Disamping syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini anggota Dewan PengAwas atau Dewan Komisaris tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan PERUM atau PERSERO.

Pasal 52

(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota Dewan. (2) Anggota Dewan Komisaris PERSERO berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Komisaris Utama dan para Komisaris. (3) Yang dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan pengawasan oleh Menteri dan/atau Menteri Keuangan adalah Ketua Dewan Pengawas PERUM, dan Komisaris Utama PERSERO, yang masing-masing mengkoordinasi anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan Komisaris PERSERO.

Pasal 53

(1) Masa jabatan Ketua dan anggota Dewan Pengawas PERUM, Komisaris Utama dan Komisaris PERSERO ialah 3 (tiga) tahun. (2) Anggota Dewan Pengawas PERUM dan anggota Dewan Komisaris PERSERO setelah selesai masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 54

(1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Pengawas PERUM dan Dewan Komisaris PERSERO dilakukan oleh : a. PRESIDEN bagi anggota Dewan Pengawas PERUM atas usul Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan; b. Menteri Keuangan selaku Rapat Umum Pemegang Saham bagi anggota Dewan Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya dimiliki negara, setelah mendengar pertimbangan Menteri. (2) Apabila Menteri berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Pengawas PERUM atau Dewan Komisaris PERSERO setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri dapat mengusulkan pemberhentiannya kepada PRESIDEN dalam hal Dewan Pengawas PERUM dan kepada Menteri Keuangan dalam Dewan Komisaris PERSERO yang seluruh sahamnya dimiliki negara. (3) Apabila Menteri Keuangan berpendapat bahwa anggota-anggota atau salah seorang anggota Dewan Komisaris PERSERO setelah beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka Menteri Keuangan dapat memberhentikan anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, sebelum habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 PERATURAN PEMERINTAH ini setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 55

Jika dianggap perlu Dewan Pengawas PERUM dan Dewan Komisaris PERSERO dalam melaksanakan tugasnya dapat memperoleh bantuan tenaga ahli.

Pasal 56

(1) Anggota Dewan Pengawas PERUM, dan anggota Dewan Komisaris PERSERO tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada badan usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung dengan kepentingan badan usaha milik negara yang bersangkutan. (2) PRESIDEN dapat memberikan pengecualian dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 57

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Satuan Pengawasan Intern, Dewan Pengawas PERUM, dan Dewan Komisaris PERSERO, serta tenaga ahli, dibebankan kepada masing-masing PERUM dan PERSERO yang bersangkutan, dan secara jelas dianggarkan dalam anggaran perusahaan.

BAB V

BIRO TATA USAHA BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pasal 58

(1) Dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO, Menteri dibantu oleh suatu secretariat yang disebut Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara. (2) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara bertanggung jawab secara operasional kepada Menteri dan secara administratif kepada Sekretaris Jenderal Departemen yang bersangkutan.

Pasal 59

(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara memberikan pelayanan administratif kepada Menteri dan/atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan PERJAN, PERUM, dan PERSERO. (2) Dalam memberikan pelayanan administratif kepada Menteri dan/atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara mempunyai tugas ' : a. Melakukan pengurusan surat-menyurat, pengumpulan dan pengolahan data, mempersiapkan data serta mempersiapkan laporan-laporan mengenai PERJAN, PERUM, dan PERSERO; b. Mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh Menteri dan/ atau Direktur Jenderal yang bersangkutan dan/atau kuasanya untuk penelaahan dan penilaian : (1) rencana kerja anggaran perusahaan dan laporan tahunan oleh PERJAN, PERUM, dan PERSERO; (2) masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan PERJAN, PERUM, dan PERSERO; (3) hal-hal sepanjang mengenai kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini; (4) dalam merumuskan kebijaksanaan pembinaan PERJAN, PERUM, dan PERSERO.

Pasal 60

(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara dibentuk pada departemen yang dalam lingkungannya terdapat sekurang-kurangnya 8 (delapan) badan usaha milik negara. (2) Bagi Departemen yang dalam lingkungannya terdapat kurang dari 8 (delapan) badan usaha milik negara tidak dibentuk Biro Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tugasnya dirangkap oleh salah satu Biro dilingkungan Sekretariat Jenderal. (3) Departemen Keuangan tidak membentuk Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara.

Pasal 61

(1) Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan badan usaha yang bersangkutan dan tidak mempunyai perwakilan di daerah. (2) Pembiayaan Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara seluruhnya dibebankan kepada anggaran departemen yang bersangkutan.

Pasal 62

Perumusan organisasi, tata kerja, dan status, serta jumlah pejabat-pejabat Biro Tata Usaha Badan Usaha Milik Negara ditetapkan oleh Menteri setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang penertiban dan penyempurnaan aparatur Negara.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 63

Direktur Utama PERJAN, PERUM, dan PERSERO, wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan, triwulanan dan laporan berkala lainnya sesuai batas jangka waktu yang ditetapkan, beserta laporan lainnya menurut ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan perundang-undangan, sebagai berikut : a. dalam hal PERJAN, kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, Sekretaris Jenderal, dan Menteri Keuangan; b. dalam hal PERUM, kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Keuangan, Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) PERATURAN PEMERINTAH ini dan Dewan Pengawas; c. dalam hal PERSERO, kepada Menteri Keuangan dan Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) PERATURAN PEMERINTAH ini dan Dewan Komisaris.

Pasal 64

Direktur Jenderal dimaksud dalam Pasal 63 wajib menyampaikan hasil penilaian atas laporan keuangan triwulanan dan tahunan serta laporan lainnya dari tiap PERJAN, PERUM, dan PERSERO kepada Menteri dan Menteri Keuangan dalam batas waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan dari pimpinan badan usaha milik negara yang bersangkutan.

Pasal 65

Dalam rangka pembinaan dan pengendalian PERJAN, PERUM, dan PERSERO, Menteri yang membawahkan badan usaha milik negara tersebut wajib menyampaikan penilaian semesteran mengenai laporan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dan Pasal 64 PERATURAN PEMERINTAH ini yang bersifat umum dan menyeluruh kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang EKUIN dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan.

Pasal 66

Menteri Keuangan menyampaikan laporan hasil penilaian atas laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 PERATURAN PEMERINTAH ini secara tahunan kepada PRESIDEN dengan tembusan kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang EKUIN, dan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pengawasan pembangunan.

Pasal 67

(1) Laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 64, dan Pasal 65 PERATURAN PEMERINTAH ini disampaikan tepat pada waktunya. (2) Bentuk laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)Pasal ini ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pertimbangan Menteri.

Pasal 68

Monitoring, pengolahan, dan analisa segala informasi mengenai PERJAN, PERUM, dan PERSERO dilakukan oleh Departemen Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.