Koreksi Pasal 7

(1) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial Anak. (2) Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak. (3) Lembaga kesejahteraan sosial Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat: a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi; b. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak; c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak; e. bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan f. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika; 1. masih ada; 2. diketahui keberadaannya; dan 3. cakap melakukan perbuatan hukum. (4) Badan hukum yang ditunjuk sebagai Wali tidak boleh membedakan suku, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, urutan kelahiran, kondisi fisik, dan/atau mental Anak.