Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

PP Nomor 29 Tahun 1980

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan sosial, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial; 2. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan INDONESIA yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat; 3. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/ agama/kerokhanian, kejasmanian, pendidikan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang; 4. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan; 5. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang memberi izin yakni Menteri Sosial, Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dan Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II; 6. Menteri adalah Menteri Sosial.

BAB III

TATACARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 7

Koreksi

Surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan diajukan oleh organisasi pemohon kepada : 1. Menteri,dalam hal pengumpulan sumbangan meliputi: a. seluruh wilayah Republik INDONESIA; b. lebih dari satu wilayah Propinsi; c. satu wilayah Propinsi, tetapi pemohon berkedudukan di Propinsi lain. 2. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I, dalam hal pengumpulan sumbangan itu meliputi : a. seluruh wilayah Propinsi yang bersangkutan; b. lebih dari satu wilayah Kabupaten/Kotamadya dari wilayah Propinsi yang bersangkutan. 3. Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, dalam hal pengumpulan sumbangan diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten/ Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 8

Surat Permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksuda dalam Pasal 7, harus dengan jelas memuat : a. Nama dan alamat organisasi pemohon; b. waktu pendirian; c. susunan pengurus; d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan; e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan; f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut; g. waktu penyelenggaraan; h. luas penyelenggaraan (wilayah, golongan); i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; j. rencana pelaksanaan proyek dan rencana pembiayaan secara terperinci.

Pasal 9

(1) Surat Permohonan izin pengumpulan sumbangan yang ditujukan kepada Menteri, harus disertai: a. Surat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat organisasi pemohon berkedudukan; b. Bagi pemohon yang berkedudukan di Propinsi lain, disamping persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus disertai pula persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I tempat pengumpulan sumbangan akan diselenggarakan; c. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas para pengurusnya. (2) Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan yang diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, harus disertai : a. Surat persetujuan dari Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II tempat organisasi pemohon berkedudukan; b. Surat keterangan dari Instansi Kepolisian setempat, mengenai loyalitas dari para pengurusnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB VIII

Pasal 24

Pasal 25