Koreksi Pasal 36

(1) Formulir UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang telah diisi oleh Pemrakarsa disampaikan kepada: a. Menteri, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi: 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah provinsi; 2. di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang sedang dalam sengketa dengan negara lain; 3. di wilayah laut lebih dari 12 (duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas; dan/atau 4. di lintas batas Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan negara lain. b. gubernur, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi: 1. di lebih dari 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi; 2. di lintas kabupaten/kota; dan/atau 3. di wilayah laut paling jauh 12 (duabelas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. c. bupati/walikota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang berlokasi pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota dan di wilayah laut paling jauh 1/3 (satu pertiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi. (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL-UPL. (3) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL- UPL dinyatakan tidak lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota mengembalikan UKL-UPL kepada Pemrakarsa untuk dilengkapi. (4) Apabila hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi formulir UKL- UPL dinyatakan lengkap, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota melakukan pemeriksaan UKL-UPL. (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam jangka waktu 14 (empatbelas) hari sejak formulir UKL-UPL dinyatakan lengkap secara administrasi.