Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

PP Nomor 25 Tahun 1994

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Negara; 2. Dewan… 2. Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA adalah Dewan yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada PRESIDEN dalam MENETAPKAN penganugerahan dan pencabutan hak memakai tanda kehormatan; 3. Pimpinan Instansi adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4. Menteri adalah menteri yang memimpin Departemen dan Menteri Sekretaris Negara; 5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974.

BAB III

PERSAYARATAN, PENGANUGERAHAN PEMAKAIAN DAN PENCABUTAN SATYALANCANA KARYA SATYA

Pasal 4

Koreksi

(1) Satyalancana Karya Satya dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya telah meunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan. (2) Bagi... (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan: a. Satyalancana Karya Satya Sepuluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun; b. Satyalancana Karya Satya Dua Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 20 tahun; c. Satyalancana Karya Satya Tiga Puluh Tahun apabila telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 30 tahun; (3) Dalam masa bekerja secara terus menerus sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutn tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Satyalancana Karya Satya dianugerahkan dengan Keputusan PRESIDEN setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA atas usul Pimpinan Instansi, yang dikoordinasikan dengan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara. (2) Setiap pemberian Satyalancana Karya Satya disertai piagam tanda kehormatan yang ditandatangani PRESIDEN.

Pasal 6

Penganugerahan Satyalancana Karya Satya dilaksanakan ssetiap tanggal 17 Agustus, hari besar nasional dan hari ulang tahun instansi. Pasal 7…

Pasal 7

Satyalancana Karya Satya dipakai pada upacara hari besar nasional dan upacara resmi lainnya.

Pasal 8

(1) Hak memakai Satyalancana Karya Satya dicabut apabila Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil. (2) Pencabutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan setelah mendengar pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA atas usul Pimpinan Instansi.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1994 tentang TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB IV

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13