Koreksi Pasal 6

(1) Pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mencakup skema: a. kerangka kualifikasi nasional INDONESIA; b. okupasi nasional; dan c. klaster. (21 Pengembangan skema Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada SKKNI Bidang Kepariwisataan, Standar Kompetensi Kerja Khusus, dan/atau standar Kompetensi Kerja internasional yang masih berlaku. (3) Skema kerangka kualifikasi nasional INDONESIA dan okupasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Skema klaster sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hun-rf c ditetapkan dengan Keputusan Ketua BNSP.