Koreksi Pasal 5

(1) Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dikembangkan oleh organisasi yang berbentuk: a. Usaha Pariwisata; b. lembaga pendidikan bidang Kepariwisataan; dan c. lembaga pelatihan bidang Kepariwisataan. (2) Hasil pengembangan Standar Kompetensi Kerja Khusus ditetapkan oleh pimpinan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Hasil pengembangan Standar Kompetensi Kerja Khusus yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 diajukan oleh pimpinan organisasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian