Koreksi Pasal 78

(1) Usul permintaan bantuan dari pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan (3) dilakukan verifikasi oleh tim antardepartemen/lembaga pemerintah non departemen yang dikoordinasikan oleh BNPB. (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan besaran bantuan yang akan diberikan Pemerintah kepada pemerintah daerah secara proporsional. (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama-sama dengan pelaksanaan verifikasi rehabilitasi. (4) Terhadap . . . (4) Terhadap penggunaan bantuan yang diberikan kepada pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh tim antardepartemen/lembaga pemerintah non departemen dengan melibatkan BPBD yang dikoordinasikan oleh BNPB.