Koreksi Pasal 17

(1) Bantuan keuangan kepada partai politik lokal diberikan secara proporsional berdasarkan perolehan kursi partai politik lokal di DPRA dan/atau DPRK. (2) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi besaran bantuan kepada partai politik nasional. (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten/Kota (APBK). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya bantuan, tata cara penyaluran, dan tata cara pertanggungjawaban diatur dengan qanun.