Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI URUSAN PENELITIAN PEMBINAAN DAN URUSAN PENDIDIKAN

PP Nomor 192 Tahun 1961

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1) Dengan nama Perusahaan Negara Urusan Penelitian, Pembinaan dan Urusan Pendidikan, selanjutnya disebut P.N. Urusan Penelitian, Pembinaan dan Urusan Pendidikan, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam "PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 19 Prp tahun 1960. (2) Perusahaan milik Negara yang nama-namanya disebut dibawah ini: Institut … Institut Technologi dan Pendidikan ex Jawatan Departemen Perindustrian Rakyat dan berkedudukan di Jakarta, yang terdiri dari Balai Penyelidikan Industri Jakarta, Balai Penyelidikan Keramik Bandung, Balai Penyelidikan Tekstil Bandung, Balai Penyelidikan Bahan-bahan Bandung Balai Penyelidikan Batik Yogyakarta, Balai Penyelidikan Kulit Yogyakarta, Balai Penyelidikan Kimia Bogor serta cabang-cabangnya di Surabaya dan Makassar, Sekolah Teknologi Menengah Atas di Yogya. Akademi Pemimpin Perusahaan di Jakarta Akademi Tekstil di Bandung, Akademi Analis di Bogor, Akademi kulit di Yogyakarta, beserta semua Institut Teknologi dan Pendidikan tersebut dalam ayat dan Kursus Akuntan ex L.P.3.1 yang ditunjuk sebagai Perusahaan dalam arti Peraturan "Indisah Comptabliteistwet, dan berkedudukan di Jakarta dengan ini dilebur kedalam perusahaan tersebut dalam ayat (1). (3) Segala hak dan kewajiban, kekayaan dan perlengkapan serta usaha dari Institut Tekhnologi dan Pendidikan ex Jawatan Perindustrian Rakyat, Kursus Akuntan ex L.P.3.I. tersebut dalam ayat (2) beralih kepada perusahaan tersebut dalam ayat (1). (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan termaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Rakyat.

BAB II

ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

Koreksi

(1) P.N. Urusan Penelitian, Pembinaan, dan urusan Pendidikan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: a. "Pemerintah" ialah PRESIDEN Republik INDONESIA; b. "Menteri" ialah Menteri Perindustrian Rakyat; c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Urusan Penelitian Pembinaan dan Pendidikan; d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan. Pasal 3 …

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum INDONESIA. Tempat kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang dan kantor perwakilan didalam negeri. Tujuan dan lapangan usaha

Pasal 5

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan menuju masyarakat adil dan makmur material dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan berusaha dalam lapangan jasa industri, tehnik, ekonomi dan management dengan cara menyelenggarakan penelitian dan pembinaan guna kepentingan Pemerintah dan umum baik dalam laboratorium maupun pilot-plant penelitian yang bersifat sekolah- sekolah, kursus- kursus latihan-latihan maupun "Upgrading", serta pemberian jasa-jasa berupa konsultasi, penyuluhan, pengujian, survey-survey, seminar- seminar atas dasar perhitungan ongkos, bunga dan kompensasi lainnya yang berlayak menurut hukum yang berlaku di INDONESIA. Modal

Pasal 7

(1) Modal Perusahaan yang jumlah selisih dari nilai aktiva dan nilai passiva dari perusahaan milik negara yang dilebur seperti di- maksud dalam pasal 1 dan yang berjumlah Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah). (2) Modal Perusahaan dapat ditambah dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH. (3) Perusahaan … (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1). (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia. Pimpinan

Pasal 8

(1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang PRESIDEN Direktur dengan dibantu oleh sebanyak-banyaknya 3 orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing. (2) PRESIDEN Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggung jawab kepada PRESIDEN Direktur. (3) Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan Mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan UNDANG-UNDANG.

Pasal 9

Anggota Direksi adalah warga negara INDONESIA

Pasal 10

Pasal 15

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai Perusahaan menurut Peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun Buku Pasal 16. Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim. Anggaran Perusahaan

Pasal 17

(1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku maka oleh Direksi dikirimkan anggaran perusahaan kepada Menteri untuk dimintakan persetujuan. (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat didalam anggaran perusahaan sebelum menginjak tahun baru, maka dengan anggaran tersebut berlaku sepenuhnya. (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan … Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan Kegiatan perusahaan

Pasal 18

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara waktu yang ditetapkan oleh Menteri. Laporan perhitungan tahunan

Pasal 19

(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi. neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan. (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan. (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri; pengesahan termaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut. Penggunaan Laba

Pasal 20

(1) Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 20 disisihkan untuk : a. dana pembangunan semesta sebesar 55%; b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, ganti rugi 3% sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun dan sokongan pegawai, sosial dan pendidikan dan jasa produksi yang jumlah presentasinya masing-masing ditetapkan oleh pemerintah. (2) Penggunaan … (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum, bilamana telah tercapai tujuannya dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan PERATURAN PEMERINTAH. (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada pasal 18 ayat 2 UNDANG-UNDANG Nomor 19 Prp tahun 1960 ditentukan dengan PERATURAN PEMERINTAH. Pembubaran

Pasal 21

(1) Pembubaran perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Semua kekayaan perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik negara. (3) Pertanggungan-jawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

(1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah, jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah. (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri Tidak termasuk dalam hal ini jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya. (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada Perusahaan yang bertujuan mencari laba. Pasal 11 … Pasal 11. (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali. (2) Dalam hal-hal dibawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir: a. atas permintaan sendiri, b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan. c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara, d. karena meninggal dunia. (3) Pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi tahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri. (5) Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota direksi berdasarkan ayat (3) maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapatsegera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan Keputusan Pengadilan, dalam hal mana itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12. (1) Direksi mewakili Perusahaan didalam dan diluar pengadilan. (2) Direksi … (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan, baik sendiri maupun bersama atau kepada orang/badan lain. Pasal 13. (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan. (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan. (3) Tata Tertib dan acara menjalankan pekerjaan Direksi suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai Pasal 14. (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi, dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas penyimpanan uang, surat berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut. (2) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai perusahaan. (3) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan pembayaran atau penyerahan uang dan surat berharga milik Perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggungan jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. (4) Pegawai termaksud dalam ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan.Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai negeri bendaharawan, yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggungan jawab mengenai cara mengurusnya. (5) Semua … (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun juga sifatnya yang termasuk bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan, disimpan ditempat Perusahaan atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Menteri. Kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan. (6) Untuk keperluan pemeriksaaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya dimaksud dalam ayat (5) untuk sementara dipindahkan ke Jawatan Angkutan Negara. Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 192 Tahun 1961 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA INDUSTRI URUSAN PENELITIAN PEMBINAAN DAN URUSAN PENDIDIKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB III

Pasal 22

Pasal 23