PP

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

PP Nomor 18 Tahun 1977

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan Anggota adalah Anggota Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA yang terdiri atas Perwira Tinggi, Perwira Menengah, Perwira Pertamina, Bintara, dan Tamtama dari Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Darat, Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Laut, Tentara Nasional INDONESIA Angkatan Udara, dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA.

BAB II

GAJI POKOK

Pasal 2

BAB III

TUNJANGAN

Pasal 11

Koreksi

(1) Disamping gaji pokok kepada Anggota diberikan a. tunjangan keluarga, yang terdiri dari tunjangan isteri/suami dan tunjangan anak; b. tunjangan jabatan. (2) Selain daripada tunjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Anggota dapat diberikan tunjangan pangan dan tunjangan-tunjangan lain.

Pasal 12

Koreksi

(1) Anggota yang beristeri/bersuami diberikan tunjangan isteri/suami sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok. (2) Tunjangan anak diberikan kepada Anggota yang mempunyai anak dan atau anak angkat yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin, atau belum pernah kawin, sebesar 2% (dua persen) dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak. (3) Ketentuan yang tersebut dalam ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun jikalau anak tersebut masih bersekolah. (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 (tiga) orang anak, termasuk 1 (satu) orang anak angkat. (5) Apabila suami/isteri dari Anggota berkedudukan sebagai Pegawai Negeri, maka tunjangan keluarga diberikan kepada yang mempunyai gaji pokok yang lebih tinggi.

Pasal 13

(1) Kepada Anggota yang menjabat jabatan tertentu diberikan tunjangan Jabatan. (2) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta besarnya tunjangan jabatan diatur dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 14

Tunjangan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri Keuangan setelah mendengar pendapat Menteri Pertahanan- Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

Pasal 15

(1) Tunjangan-tunjangan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 11 yang berlaku bagi Anggota pada umumnya, ditetapkan dengan PERATURAN PEMERINTAH. (2) Apabila tunjangan itu hanya berlaku untuk anggota atau segolongan Anggota tertentu, maka pemberian tunjangan ditetapkan dengan Keputusan PRESIDEN atas usul Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1977 tentang PERATURAN GAJI ANGGOTA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

BAB V

ATURAN PERALIHAN

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21