PP

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI PROPINSI DAN PENEGASAN URUSAN MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL

PP Nomor 18 Tahun 1953

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TENTANG SOKONGAN DAN LAIN-LAIN SEBAGAINYA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas termaksud dalam Pasal 2 ayat (I) dan pasal 9 Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga tiap-tiap tahun dapat memberi sokongan sebesar jumlah yang ditetapkan oleh Menteri tersebut.

Pasal 15

Koreksi

Untuk penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang diserahkan kepada propinsi, maka untuk tahun dinas yang berlaku kepada propinsi yang bersangkutan diserahkan uang sejumlah yang akan ditetapkan dalam ketetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, sekedar perbelanjaan urusan-urusan tersebut masih termasuk dalam anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Tenaga. BAB IX. KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Dengan Mengingat ketentuan dalam Pasal 7, maka penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang masuk rumah tangga daerah otonoom bawahan di Sumatera, hingga saat dibentuknya daerah otonoom termaksud dengan UNDANG-UNDANG pembentukan, diserahkan kepada Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 17

Tenaga tehnik baru, termasuk golongan IV P.G.P. ke atas yang dibutuhkan oleh Propinsi atau daerah-daerah otonoom bawahan, untuk sementara waktu diangkat oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga dan sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat (1), pegawai-pegawai tersebut diperbantukan pada Propinsi atau daerah-daerah otonoom bawahan. BAB X. PENUTUP

Pasal 18

PERATURAN PEMERINTAH ini dinamakan: "Peraturan pelaksanaan penyerahan urusan pekerjaan umum kepada Propinsi-propinsi serta penegasan tugas mengenai pekerjaan umum dari Daerah-daerah otonoom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa". Pasal 19. PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 April 1953. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd SOEKARNO. MENTERI DALAM NEGERI, ttd MOHAMMAD ROEM. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA, ttd SOEWARTO. Diundangkan pada tanggal 21 April 1953. MENTERI KEHAKIMAN ttd LOEKMAN WIRIADINATA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1953 NOMOR 31

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1953 tentang PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI PROPINSI DAN PENEGASAN URUSAN MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI DAERAH-DAERAH OTONOM KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL

BAB I

BAB II

Pasal 2

BAB I

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18