Koreksi Pasal 38

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM meliputi: a. MENETAPKAN kebijakan dan strategi nasional; b. MENETAPKAN norma, standar, pedoman dan manual; c. membentuk BUMN penyelenggara SPAM; d. memfasilitasi penyelesaian masalah dan permasalahan antar provinsi, yang bersifat khusus, strategis, baik yang bersifat nasional maupun internasional; e. memberikan bantuan teknis dan melakukan pembinaan, pengendalian, serta pengawasan atas penyelenggaraan; f. memberikan ... f. memberikan izin penyelenggaraan lintas provinsi; g. penentuan alokasi air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan hak guna usaha air yang ditetapkan; dan h. memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.