Koreksi Pasal 6

(1) Kriteria baku kerusakan tanah daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. (2) Penetapan kriteria baku kerusakan tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (3) Kriteria baku kerusakan tanah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari kriteria baku kerusakan tanah nasional. (4) Gubernur/Bupati/Walikota dapat menambah parameter kriteria baku kerusakan tanah di daerah sesuai dengan kondisi tanah di daerahnya. (5) Dalam MENETAPKAN tambahan parameter, Gubernur/ Bupati/Walikota wajib melakukan koordinasi dengan Menteri. (6) Apabila kriteria baku kerusakan tanah di daerah belum ditetapkan, maka berlaku kriteria baku kerusakan tanah nasional.