Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. SEMEN TONASA

PP Nomor 15 Tahun 1995

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Tonasa yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 1 Tahun 1975.

Pasal 2

(1) Penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, berasal dari pinjaman pokok dan bunganya yang telah ditarik sampai dengan 31 Desember 1993 yang digunakan untuk membiayai Proyek Tonasa IV. (2) Nilai penambahan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA ke dalam saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Tonasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebesar Rp. 200.000.000.000,-(Dua ratus milyar rupiah). BAB II…

BAB II

PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. Semen Tonasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Dagang (Staatsblad tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 1971 dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 tahun 1969 sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 24 Tahun 1972 dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian, baik secara bersama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1995 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. SEMEN TONASA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5