Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1973 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN NEGARA KERTAS PEMATANG SIANTAR

PP Nomor 15 Tahun 1973

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini membubarkan Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar sebagaimana yang telah didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1962 Nomor 82).

Pasal 2

(1). Pelaksanaan pembubaran tersebut pada Pasal 1 PERATURAN PEMERINTAH ini termasuk penunjukan likwidaturnya diatur lebih lanjut oleh Menteri Perindustrian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa likwidatur yang ditunjuk merupakan suatu team/ panitya yang dipimpin oleh seorang wakil dari Departemen Perindustrian dan seorang wakil dari Departemen Keuangan masing-masing selaku Ketua dan Wakil Ketua team/panitya likwidasi. (2). Pengesahan atas pertanggungan jawab likwidatur tersebut pada ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Menteri Perindustrian berdasarkan atas hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan cq. Direktorat Akuntan Negara.

Pasal 3

Semua kekayaan Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara. Pasal 4 …

Pasal 4

Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, PERATURAN PEMERINTAH Nomor 28 Tahun 1962 (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 1962 Nomor 82) dan semua peraturan pelaksanaanya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini akan diatur tersendiri.

Pasal 6

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada hari tanggal diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1973 YANG TELAH DICETAK ULANG

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Semua kekayaan Perusahaan Negara Kertas Pematang Siantar setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara. Pasal 4 …

Pasal 4

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam PERATURAN PEMERINTAH ini akan diatur tersendiri.