Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1954 tentang TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

PP Nomor 15 Tahun 1954

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PERATURAN UMUM

Pasal 1

(1) Pada universitas-universitas, sekolah-sekolah tinggi atau lembaga-lembaga pendidikan yang tergabung pada sesuatu universitas atau sekolah tinggi di dalam dan diluar negeri, dan pada sekolah-sekolah kejuruan menengah atau sekolah-sekolah kejuruan yang lebih tinggi di luar negeri, mahasiswa-mahasiswa/pelajar-pelajar dapat belajar atas biaya Nagara dengan mendapat tunjangan ikatan dinas, dengan ketentuan, bahwa mereka yang akan belajar pada perguruan tinggi, lembaga-lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah termaksud yang terdapat juga di INDONESIA, pada umumnya tidak diperkenenkan belajar di luar negeri dalam hubungan ikatan dinas. (2) Banyak mahasiswa /belajar yang atas biaya Negara dapat menuntut pelajaran tersebut dalam ayat (1) ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (selanjutnya disebut Menteri) atas usul-usul Kementerian-Kementerian yang berkepentigan. (3) Mereka yang hendak menuntut pelajaran pada salah satu perguruan tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan biaya Negara, ditunjuk oleh Menteri dengan surat ketetapan atas usul Menteri yang bersangkutan, yang memuat nama-nama calon serta semua bahan-bahan yang diperlukan guna menunjuk calon itu sebagai mahasiswa/pelajar ikatan dinas. (4) Untuk melaksanakan ayat 2 pasal 30 UNDANG-UNDANG Dasar Sementara Republik INDONESIA, bahwa "memilih pengajaran yang akan diikuti, adalah bebas", berkenaan dengan belajar di luar negeri sebagai ditentukan data ayat (1) pasal ini, akan ditetapkan peraturan tersendiri.

Buka PDF Asli

BAB I

PERATURAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

Kewajiban

Pasal 7

Koreksi

Dalam menentukan banyak tahun harus kerja sebagai dimaksud dalam pasal 6 dan 20 yang harus dijalankan sebagai pegawai Negeri, tiap masa kurang dari satu tahun pelajaran selama mereka belajar atas biaya Negeri, sebagai dasar perhitungan dibulatkan ke atas menjadi satu tahun.

Pasal 8

Koreksi

(1) Menteri MENETAPKAN sesuai dengan kebutuhan Negara akan tenaga-tenaga ahli jenis dan lama pelajaran yang dituntut, jika perlu, sesudah berunding dengan fakultas yang bersangkutan dan terhadap mereka yang belajar di luar negeri, jika perlu, juga sesudah berunding dengan perwakilan Republik INDONESIA yang bersangkutan. (2) Dengan izin perwakilan Republik INDONESIA yang bersangkutan mereka yang menuntut pelajaran di luar negeri dapat mengubah luas pelajarannya dengan tidak mengubah sifat atau jenisnya. (3) Perubahan tentang jenis atau sifat pelajaran yang dituntut di luar negeri hanya dapat dilakukan dengan izin Menteri atas pertimbangan perwakilan Republik INDONESIA yang bersangkutan.

Pasal 9

(1) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas tidak diperkenankan bekerja, terutama sebagai mata pencaharian nafkah, keculai dengan izin Ketua fakultas yang bersangkutan jika ia belajar di INDONESIA dan dengan izin perwakilan Republik INDONESIA yang bersangkutan, jika ia belajar di luar negeri. (2) Lama waktu yang dapat diizinkan untuk bekerja ialah sebanyak-banyaknya 6 (enam) jam dalam seminggu. (3) Pelanggaran larangan yang dimaksud dalam pasal ini dapat merupakan sebab bagi Menteri untuk membatalkan perjanjian ikatan dinas.

Pasal 10

Jika mahasiswa/pelajar tersebut dalam pasal 1 ayat (3) menurut pertimbangan fakultas atau Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak mempunyai kemajuan dalam pelajarannya karena kesehatannya atau karena tidak mempunyai pembawaan yang sesuai dengan ilmu yang dituntutnya atau oleh karena sesuatu sebab lain di luar kemampuannya dan/atau kesalahannya harus dianggap tidak cakap untuk melanjutkan pelajarannya, maka Menteri sesudah berunding dengan Kementerian yang berkepentingan dapat MEMUTUSKAN untuk membatalkan perjanjian ikatan dinas itu dengan menyebutkan sebab-sebabnya.

Pasal 11

(1) Pembatalan perjanjian ikatan dinas oleh Menteri sebagai dimaksud dalam pasal 10 atau karena yang bersangkutan kemudian sebagai pegawai Negeri diperhentikan dari jabatan Negeri oleh karena tidak cakap atau karena sebab-sebab lain di luar Kesalahannya, dianggap, sebagai sebab-sebab sematamata terdapat dalam dinas. (2) Pembatalan perjanjian ikatan dinas termaksud dalam pasal 10 mengenai mahasiswa/pelajar yang belajar di INDONESIA dilakukan atas pertimbangan fakultas yang bersangkutan dan mengenai yang belajar di luar negeri atas pertimbangan perwakilan Republik INDONESIA yang bersangkutan. (3) Mahasiswa/pelajar yang oleh Menteri dibatalkan ikatan dinasnya berdasarkan pasal 10 disebabkan hal-hal di luar kemampuannya dan/atau kesalahannya dibebaskan dari kewajiban mengembalikan segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negeri baginya sebagai mahasiswa/pelajar ikatan dinas. (4) Jika pembatalan perjanjian ikatan dinas itu dilakukan berdasarkan pasal 10 oleh karena tidak cakap, maka yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan tersebut dalam pasal 14 dapat pulang atas biaya Negeri ke tempat asalnya, asalkan berangkatnya pulang itu tidak liwat dari 3 (tiga) bulan sesudah tanggal pembatalan ikatan dinas itu. (5) Tunjangan pokok ikatan dinas terus dibayarkan kepada yang bersangkutan sebagai sokongan untuk keperluan hidup sehari-hari sampai bulan berikutnya bulan pembatalan perjanjian.

Pasal 12

Pasal 13

Ketentuan tentang cara membayar kembali uang yang telah dikeluaran oleh Negeri untuk membiayai segala ongkos-ongkos yang bersangkutpaut dengan ikatan dinas itu, sebanyak yang ditetapkan oeh Menteri, menurut perhitungan sebagai ditetapkan dalam pasal 12, jika mahasiswa/pelajar membatalkan, menyalahi atau tidak memenuhi kewajibannya dan ketentuan-ketentuan lain yang bertalian dengan itu, ditetapkan dalam peraturan pelaksanaan.

BAB VIII

Peraturan Peralihan

Pasal 19

Koreksi

(1) Perjanjian-perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat menurut sesuatu peraturan resmi tetap berlaku. (2) Perjanjian-perjanjian ikatan dinas yang telah dibuat tidak berdasarkan sesuatu peraturan resmi, melainkan semata-mata atas persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan, harus dibaharui dan dibuat menurut peraturan ini, terhitung dari tanggal mulai berlakunya peraturan. (3) Atas permohonan yang berkepentingan perjanjian-perjanjian termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibaharui untuk disesuaikan dengan peraturan ini, terhitung dari tanggal satu bulan berikutnya bulan diterimanya surat permohonan, sejauh-jauhnya dari tanggal mulai berlakunya peraturan ini.

Pasal 20

(1) Dengan mengindahkan ketentuanketentuan tersebut dalam pasal 2, 3, 7 dan 12, mahasiswa/pelajar yang pada mulai berlakunya peraturan ini telah ada di luar negeri dan diperkenankan belajar dalam hubungan ikatan dinas dalam jurusan pelajaran yang dapat dituntut di INDONESIA, yang sedang atau akan diikutinya, lama waktu untuk bekerja pada Negeri ditetapkan sebagai berikut : a. jika belajar dalam hubungan ikatan dinas atas biaya Negeri sepenuhnya ia harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 7 tahun ; b. jika belajar atas biaya sendiri dengan mempergunakan devisen Negara dalam perbandingan 1 : 1 ia harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 5 tahun ; c. jika belajar atas biaya sendiri dengan mempergunakan devisen Negara menurut pernilaian uang resmi ia harus bekerja pada Negeri selama waktu yang sama dengan waktu ia menuntut pelajarannya dalam hubungan ikatan dinas ditambah dengan 3 tahun ; a, b dan c dengan ketentuan bahwa masa kerja yang diwajibkan itu harus dilakukan dalam waktu yang berturut-turut. (2) Jika jurusan pelajaran yang diikuti tidak dapat dituntut di INDONESIA, maka lama waktu untuk bekerja pada Negeri ditentukan sebagai tercantum pada pasal 6 ayat (3).

(1) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di INDONESIA atau orang tuanya/walinya, sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) diwajibkan membayar kerugian kepada perbendaharaan Negeri sebanyak dua kali segala biaya yang telah dikeluarkan baginya oleh Negeri yang bertalian dengan ikatan dinas itu, baik pengeluaran yang langsung maupun yang tidak langsung, segala sesuatu menurut perhitungan dan sebanyak uang yang ditetapkan oleh Menteri, sekaligus, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika: a. mahasiswa/pelajar yang bersangkutan tidak menepati sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat perjanjian iktan dinas sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) b. Menteri membatalkan perjanjianikatantersebut dalam pasal 2 ayat (1) ; c. dalam batas waktu sebagai dimaksud dalam surat perjanjian ikatan dinas, sesudah tamat belajar yang bersangkutan diperhentikan dari jabatan Negeri; d. sesudah bekerja paling sedikit 3 (tiga) tahun ia meninggalkan pekerjaannya; b dan c oleh sebab kemalasan atau karena mengabaikan kewajiban atau karena kesalahan lain dari yang berkepentingan, baik yang terdapat di luar maupun di dalam dinas. (2) Mahasiswa/pelajar ikatan dinas yang belajar di luar negeri atau orang tuanya/walinya, diwajibkan membayar kerugian kepada perbendaharaan Negeri sebanyak dua kali segala biaya yang telah dikeluarkan oleh Negeri yang bertahan dengan ikatan dinas itu, baik pengeluaran yang langsung maupun yang tidak langsung, menurut nilai uang di negeri tempat ia belajar dengan uang devisen, segala sesuatu menurut perhitungan dan sebanyak uang yang ditetapkan oleh Menteri, sekaligus, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, jika : a. mahasiswa/pelajar tersebut di luar negeri tidak jadi belajar atau MEMUTUSKAN pelajarannya; b. mahasiswa/pelajar yang bersangkutan tidak menepati sepenuhnya kewajiban-kewajiban yang disebut dalam surat perjanjian ikatan dinas sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ; c. Menteri membatalkan perjanjian ikatan dinas tersebut dalam pasal 2 ayat (1) ; d. dalam batas waktu sebagai dimaksud dalam surat perjanjian ikatan dinas, sesudah tamat belajar yang bersangkutan diperhentikan dari jabatan Negeri ; c dan d oleh sebab kemalasan atau karena mengabaikan kewajiban atau karena kemauan atau kesalahan sendiri dari yang berkepentingan, baik yang terdapat di luar maupun di dalam dinas.

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1954 tentang TUNJANGAN IKATAN DINAS BAGI MAHASISWA CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELAJAR DI DALAM DAN DI LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24