PP

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1949 tentang LAPANG KERJA SUSUNAN, PIMPINAN DAN TUGAS KEWAJIBAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

PP Nomor 15 Tahun 1949

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

Tugas Kewajiban bagian-bagian.

Pasal 4

Bagian Umum yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1a berkewajiban: 1. a. Mengerjakan surat-menyurat; b. Mengarut Arsip dan Expedisi; c. Mengurus buku-buku, majalah-majalah dan sebagainya yang merupakan perpustakaan Kementerian; d. Mengerjakan pekerjaan tik. 2. Mengadakan dan mengawasi perlengkapan guna keperluan Kementerian, sebagai mobil, sepeda, alat-alat kantor, alat-alat tulis-menulis dan lain-lain. 3. Mengerjakan surat-menyurat yang bersifat rahasia. 4. Menyiapkan laporan-laporan. 5. a. Merencanakan UNDANG-UNDANG dan Peraturan-PERATURAN PEMERINTAH yang termasuk lingkungan kekuasaan Kementeria; b. Mengikuti UNDANG-UNDANG dan Peraturan-PERATURAN PEMERINTAH lainya; c. Memeriksa rencana dari Maklumat, Pengumuman dan sebagiannya yang akan dikeluarkan oleh Kementerian; d. Mempersiapakan perjanjian-perjanjian dan konsesi-konsesi. 6. Mengurus lain-lain hal yang khusus dan tidak termasuk dalam tugas kewajiban bagian-bagian lain.

Pasal 5

Bagian Pegawai yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1b berkewajiban mengatur urusan pegawai seluruh Kementerian: a. Pengangkatan dan perberhentian; b. Pemindahan; c. Kenaikan pangkat dan gaji; d. Pemberian istirahat dan tunjangan; e. Formasi, dan f. Memperhatikan soal-soal dan menjalankan Peraturan-Peraturan mengenai kedudukan pegawai.

Pasal 6

Bagian Perbendaharaan yang disebut dalam pasal 2 ayat 1c berkewajiban mengurus: 1. a. Penerimaan, pembagian dan pengeluaran surat-surat tentang keuangan; b. Pembukuan, dan c. Penyusunan anggaran dan mengawasi pemakaian kredit anggaran. 2. a. Daftar gaji dan pembukuannya; b. Pembikinan mendaat; c. Memegang kas dan perhitungan bulanan, dan d. Segala penerimaan dan pembayaran.

Pasal 7

Bagian lalu-lintas yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1d berkewajiban: a. Mempelajari, memecahkan dan merencanakan soal-soal tekhnis dan ekonomis yang mengenai lalu-lintas umum; b. Mengumpulkan bahan-bahan guna dasar penetapan politik tarif pengangkutan; c. Mempersiapkan peraturan-peraturan lalu-lintas, dan d. Mengawasi, bahwa peraturan-peraturan termasud sub c dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 8

Bagian Pos, Telegram. Telepon, Radio dan Tabungan Pos yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1e berkewajiban: a. Mempelajari, memecahkan dan merencanakan soal-soal tekhnis dan ekonomis yang mengenai perhubungan pos, telegrap, telepon dan radio; b. Mengumpulkan bahan-bahan guna dasar penetapkan politik tarif Pos, telegrap, telepon dan radio; c. Mempersiapkan peraturan-peraturan yang mengenai perhubungan dengan pos, telegrap, telepon dan radio; d. Mengawasi, bahwa peraturan-peraturan termaksud sub c dijalankan dengan sebaik-baiknya; e. Mengawasi hal-hal yang mengenai tabungan dengan perantaraan pos, dan f. Mempelajari, memecahkan dan merencanakan soal-soal yang berhubungan dengan pemempatan uang tabungan dengan perantaraan pos.

Pasal 9

Bagian pengawasan Hotel Negara dan Tourisme yang disebutkan dalam pasal 2 ayat 1f berkewajiban: a. Mengatur dan mengawasi hal-hal yang mengenai kehotelan dan toursme; b. Mempelajari dan merencanakan soal Kehotelan dan tourisme.