Koreksi Pasal 20

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif dan teknis. (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; c. Nomor Pokok Wajib Pajak; d. kemampuan pendanaan; dan e. rekomendasi dari gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2). (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. batasan wilayah usaha dan peta lokasi; dan b. analisis kebutuhan dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik di wilayah usaha yang diusulkan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan wilayah usaha diatur dengan Peraturan Menteri.