Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 tentang SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

PP Nomor 14 Tahun 1949

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

Lapang-kerja Kementerian.

Pasal 1

BAB IV

Tugas Kewajiban kemeterian.

Pasal 4

Koreksi

Kantor pusat Kementerian Perburuhan dan Sosial mempunyai tugas Kewajiban: 1. Bagian Umum (Sekretariat); mengurus soal-soal yang bersifat umum, mengurus penerimaan, menyimpanan dan pengiriman surat-surat, mengurus rumah-tangga kementerian, mengurus hal-hal yang khusus dan tidak termaksud tugas Kewajiban bagian-bagian lain. 2. Bagian UNDANG-UNDANG; merencanakan UNDANG-UNDANG dan Peraturan-peraturan tentang perburuhan dan Sosial dan lainnya yang menjadi tugas kewajiban Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan tersebut. 3. Bagian Urusan Pegawai: mengurus pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat dan gaji, pemindahan, detaseering, perlop, uamg-tunggu, uang-kurnia, gratifikasi, formasi-pegawai dan sebagainya. 4. Bagian Perbendaharaan: a. merencanakan anggaran belanja Kementerian dan menyelesaikan segala urusan mengenai penyusunan anggaran belanja itu; b. mengurus cara mempergunakan anggaran belanja yang telah ditetapkan serta menyelesaikan pertanggungan jawabnya.

Pasal 5

Kantor Pusat Jawatan Perburuhan mempunyai tugas kewajiban: a. Mengurus perlindungan perburuhan, perjanjian dan perselisihan perburuhan, statistik perburuhan; b. mengurus tanggungan, tunjangan, sokongan kepada buruh yang tidak mampu bekerja karena sakit, tua atau alasan lainya berdasarkan sesuatu peraturan perburuhan; c. membantu gerakan buruh dalam mencapai kesempurnaan serta berusaha mempertinggi derajat kecerdasan buruh.

Pasal 6

Kantor penempatan Tenaga mempunyai tugas-kewajiban: a. menyelenggarakan pencatatan, memberikan sokongan kepada serta mengikhtiarkan lapang pekerjaan baru untuk kaum pengangguran; b. memberi pertimbangan dalam memilih lapang pekerjaan, menghubungkan pencari pekerjaan dengan pencari tenaga; c. menyelenggarakan pembagian dan pengerahan tenaga dimana dan pada waktu diperlukan serta menjalankan Peraturan-Peraturan tentang kewajiban bekerja dan sebagainya.

Pasal 7

Kantor Pengawasan Perburuhan mempunyai tugas-kewajiban: mengawasi berlakunya UNDANG-UNDANG dan Peraturan-peraturan Perburuhan pada khususnya dan menyelidiki keadaan dalam perusahaan pada umumnya.

Pasal 8

Kantor Pengawasan Keselamatan Kerja mempunyai tugas-kewajiban: menguasai berlakunya UNDANG-UNDANG dan Peraturan-Peraturan untuk menjaga keselamatan buruh dalam menjalankan pekerjaannya.

Pasal 9

Jawatan Soaial mempunyai tugas-kewajiban: a. mengurus pendidikan dan penerangan sosial, dokumentasi dan statistik sosial; b. mengurus perbaikan penghidupan rakyat. yang tidak termasuk tugas-kewajiban Kementerian/Jawatan lain; c. mengurus jaminan sosial, yang tidak termasuk dalam tugas-kewajiban Kementerian (Jawatan) lain; d. pemberantasan dan pencagahan kemaksyiatan; e. mengurus fakir miskin, yatim-piatu, orang cacat dan terlantar, korban bencana alam, perjuangan dan lain-lain golongan dalam masyarakat yang karena keadaan, memderita kesengsaraan; f. memberi sokongan kepada badan-badan dan lembaga-lembaga amal partikelir atau kepunyaan daerah autonom; g. memberi izin untuk mengadakan undian amal tidak termasuk tugas-kewajiban instansi lain.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1949 tentang SUSUNAN DAN LAPANG PEKERJAAN KEMENTERIAN PERBURUHAN DAN SOSIAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10