Koreksi Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penguatan fungsi Unit Layanan Disabilitas pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.