Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang IZIN USA...

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Industri, Kelompok Industri, Jenis Industri, Bidang Usaha Industri dan Perusahaan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1984; 2. Perluasan Perusahaan Industri yang selanjutnya disebut Perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan; 3. Menteri adalah Menteri Perindustrian atau Menteri lainnya yang mempunyai kewenangan pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 17 Tahun 1986.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Jenis Industri tertentu dalam Kelompok Industri Kecil, dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri. (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib didaftarkan. (3) Terhadap jenis industri tertentu sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan Tanda Daftar Industri dan dapat diberlakukan sebagai izin. (4) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah berkonsultasi dengan Menteri terkait.

Pasal 4

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan tahap Persetujuan Prinsip. (2) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang telah memenuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi. (3) Izin Usaha Industri dapat diberikan langsung pada saat permintaan izin, apabila Perusahaan Industri memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Perusahaan Industri berlokasi di Kawasan Industri yang telah memiliki izin; atau b.Jenis dan komoditi yang proses produksinya tidak merusak ataupun membahayakan lingkungan serta tidak menggunakan sumberdaya alam secara berlebihan; c. Jenis... c. Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri. (4) Jenis dan komoditi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Perusahaan Industri yang melakukan perluasan melebihi 30% dari kapasitas produksi yang telah diizinkan, diwajibkan memperoleh Izin Perluasan. (2) Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagai- mana dimaksud Pasal 4 ayat (2) wajib menyampaikan rencana perluasan industri dan memenuhi persyaratan lingkungan hidup. (3) Untuk memperoleh Izin Perluasan, perusahaan industri sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) wajib menyampaikan rencana perluasan industri.

Pasal 6

Koreksi

Izin Usaha Industri berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.

Pasal 7

Koreksi

(1) Izin Usaha Industri diberikan kepada Perusahaan Industri yang kegiatan usaha industrinya berlokasi dilahan peruntukan Industri. (2) Ketentuan... (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan didirikan diluar lahan peruntukan industri berdasarkan atas pertimbangan lokasi sumber bahan mentah.

Pasal 8

Koreksi

Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 9

Koreksi

Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan diberikan oleh Menteri dan dapat dilimpahkan.

Pasal 10

Koreksi

Izin Usaha Industri dapat dicabut dalam hal: 1. Perusahaan Industri yang melakukan perluasan tanpa memiliki Izin Perluasan. 2. Perusahaan Industri yang melakukan pemindahan lokasi usaha industri tanpa persetujuan tertulis dari Menteri. 3. Perusahaan Industri yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran akibat kegiatan usaha industri terhadap lingkungan hidup melampaui batas baku mutu lingkungan. 4. Perusahaan… 4. Perusahaan Industri yang melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam izin yag diperolehnya. 5. Perusahaan industri yang tidak menyampaikan informasi industri atau dengan sengaja menyampaikan informasi industri yang tidak benar.

Pasal 11

Koreksi

Izin Usaha Industri yang dikeluarkan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam komplek usaha Industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, dan bahan penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 12

Koreksi

(1) Persetujuan Prinsip yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tetap berlaku dan dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin Usaha Industri berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Izin Tetap yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku sebagai Izin Usaha Industri berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini. (3) Izin Perluasan yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tetap berlaku. (4) Surat... (4) Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil (STPIK) yang telah dikeluarkan sebelum mulai berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini berlaku sebagai Tanda Daftar Industri (TDI) berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini.

Pasal 13

Koreksi

(1) Dengan ditetapkannya PERATURAN PEMERINTAH ini, maka PERATURAN PEMERINTAH Nomor 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3352) dinyatakan tidak berlaku. (2) Dengan berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Izin Usaha Industri sepanjang tidak bertentangan dan belum ditetapkan penggantinya berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 14

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar.. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1995 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 1995 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1995 NOMOR 25

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang IZIN USAHA INDUSTRI

BAB I

Pasal 1

BAB II

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB III

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14